Peran Ganda Saiful Mujani di Dewan Etik Bisa Runtuhkan Kredibilitas Persepi

Jakarta: Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) kini disorot karena skandal peran ganda yang melibatkan anggotanya Saiful Mujani. Keberadaan Saiful Mujani sebagai anggota dewan etik sekaligus pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) menuai kritik keras yang mempertanyakan kredibilitas Persepi dalam menjaga standar etik survei. 

Persepi yang seharusnya menjaga etika namun memelihara kepentingan ganda. Dewan etik dinilai bermain politik dan memiliki tendensi pribadi. Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Prof Asrinaldi, menilai peran ganda ini membahayakan Persepi dan meruntuhkan kepercayaan publik. Menurutnya, keterlibatan Saiful Mujani dalam dewan etik menciptakan konflik kepentingan yang mencolok dan berpotensi sarat kepentingan politik. 

"Saiful Mujani kita ketahui kan memang dulu bagian dari lembaga survei, ada irisannya. Perlu ada pemeriksaan," ujar Prof Asrinaldi, Jumat, 15 November 2024.

Keputusan dewan etik yang berperan ganda potensi sarat politis dan tendesi terhadap lembaga survei. Standar etika harus dijunjung tinggi oleh anggota dewan etik, terutama dalam menjaga independensi.  Rangkap peran sebagai pengawas dan pelaku survei jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip etis yang seharusnya dipertahankan Persepi. Tanpa netralitas, Persepi justru merusak reputasinya sendiri.
 

Baca: Peran Ganda Anggota Dewan Etik Persepi Disebut Cacat Etika

"Mestinya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan walaupun dia dewan etik, etikanya begitu karena sudah pasti ada conflict of interest," tegas Prof. Dr. Asrinaldi. 

Rangkap peran ini menurunkan independensi dan objektivitas Persepi, membuat keputusan dewan etik rentan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Jika kondisi ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga survei akan semakin tergerus. Persepi berpotensi merusak legitimasi hasil survei yang seharusnya bisa diandalkan publik. Kasus baru-baru ini menjadi Pelajaran penting bagi Persepi agar tidak merusak demokrasi Indonesia.

Skandal ini jelas mempermalukan Persepi sebagai lembaga yang seharusnya menjaga etika survei. Integritas Persepi yang dipertanyakan membuat publik meragukan kredibilitas lembaga ini dalam menjaga kualitas data survei yang dipublikasikan.