Pemerintah Jamin Hak Korban TPPO Lewat Rumah Aman

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjamin pemenuhan hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Korban ditempatkan di rumah aman dan mendapat pendampingan psikologis.

"Korban TPPO yang sudah ditempatkan di rumah aman kami Dinas Sosial sudah mendapatkan layanan sesuai tusi kami, untuk pendampingan baik secara hukum dan psikologi, rujukan, serta perlindungan rumah sementara," ujar Anggota UPT PPA Provinsi DKI Jakarta Nurhayati  dalam konferensi pers, Rabu, 11 November 2026.

Layanan yang diberikan meliputi penerimaan pengaduan, penjangkauan, layanan hukum, layanan psikologi, serta rujukan. Korban saat ini telah menjalani asesmen kebutuhan.

"Layanan kami 24 jam tujuh hari dan kami selalu melakukan respons cepat apabila mendapatkan informasi baik dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres, dan informasi masyarakat," kata Nurhayati.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Desy Andriani menyatakan komitmennya sebagai sub-gugus tugas pencegahan. Pihaknya memitigasi hak-hak 30 korban yang teridentifikasi, termasuk tujuh perempuan dan tiga keluarga korban WNI tentara bayaran.

"Kami memastikan hak-hak korban. Ada tiga keluarga korban yang juga perlu kita atensi. Nanti secara berjenjang melalui UPT DKI untuk melakukan asesmen kebutuhan keluarga korban," ujar Desy.


Anggota UPT PPA Provinsi DKI Jakarta Nurhayati. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damrdjati.

Senada, Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin menyebut pihaknya siap memfasilitasi penghitungan restitusi bagi korban. Ia mengatakan jika restitusi dari pelaku sulit direalisasikan, negara akan menanggungnya melalui kompensasi.

"Korban berhak mendapatkan restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga. Selain itu, korban TPPO juga berhak atas kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan oleh negara," kata Wawan.

Wawan menambahkan LPSK memberikan bantuan pemulihan berupa pendampingan psikososial, modal usaha, dan biaya hidup sementara. Hak pemulihan lain seperti medis dan psikologis juga disiapkan.

"LPSK punya psikososial dalam bentuk modal usaha, ada juga biaya hidup sementara selama proses hukum terjadi, bisa kita berikan kepada keluarga korban," pungkas Wawan.