Grading SPPG Dinilai Percepat Pembenahan Tata Kelola MBG

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembenahan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satunya dengan menerapkan grading atau penilaian secara bertahap terhadap dapur penyedia layanan MBG di berbagai daerah.

"Saya kira apa yang dilakukan oleh institusi BGN dengan grading, dengan semacam visi barunya dalam penataan organisasi, adalah bagian dari langkah-langkah atau upaya untuk memberikan kepercayaan kepada publik," kata Dosen Pasca Sarjana sekaligus Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta Hilmi Rahman Ibrahim, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 12 November 2026.

Hilmi menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Sekaligus, membangun kembali kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG.

Menurut Hilmi, grading menjadi bagian dari upaya pembenahan organisasi yang dilakukan BGN. Agar, penyelenggaraan program berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan manfaat yang semakin optimal kepada masyarakat.
 

Dia menilai, sejumlah langkah pembenahan yang dilakukan BGN dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan arah perubahan dalam tata kelola program. Hal tersebut terlihat dari upaya membangun sistem pengawasan dan penguatan organisasi yang lebih terukur.

Hilmi mengatakan, kepercayaan masyarakat atau public trust merupakan salah satu variabel utama dalam keberhasilan organisasi publik. Karena itu, setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah perlu mampu menunjukkan manfaat nyata sekaligus menghadirkan tata kelola yang transparan.

Dalam konteks tersebut, penilaian terhadap dapur SPPG dinilai penting untuk memastikan kapasitas pelayanan sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing dapur.

Terlebih, pada tahap awal, BGN memfokuskan grading terhadap dapur di Pulau Jawa yang telah melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat. Penilaian mengacu pada sejumlah indikator, terutama sarana dan prasarana yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Kapasitas pelayanan setiap dapur nantinya juga akan disesuaikan secara proporsional dengan fasilitas fisik yang tersedia, seperti jumlah kompor dan perangkat pendingin makanan.


Makan bergizi gratis. Foto: Ilustrasi Antara

Hasil penilaian ditentukan langsung oleh BGN Pusat melalui pemantauan lapangan. Langkah ini diharapkan menghasilkan evaluasi berdasarkan kondisi riil sehingga penyesuaian kapasitas dapur tidak hanya mengacu pada data administratif, tetapi juga kemampuan operasional di lapangan.

Hilmi menilai langkah tersebut bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan bagian dari percepatan perubahan organisasi untuk memastikan keberlanjutan program MBG.

"Saya kira bukan hanya tepat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya keberlanjutan yang selama ini terhenti karena ada tata kelola yang kurang bagus. Dan mungkin keberlanjutan kemudian ada juga peningkatan di berbagai lini menunjukkan bahwa BGN sekarang ini melakukan percepatan perubahan," kata Hilmi.

Dia berharap berbagai pembenahan yang dilakukan BGN dapat terus dilanjutkan hingga menghasilkan transformasi tata kelola yang semakin kuat. Dengan begitu, program MBG tidak hanya berjalan secara berkelanjutan, tetapi juga semakin mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat melalui pelayanan yang berkualitas.