BGN Kembali Buka 980 Dapur MBG di Wilayah 3T dan Stunting Tinggi

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktifkan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang siap beroperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pembukaan ratusan SPPG serentak di 16 provinsi sebagai kelanjutan aktivasi dapur makan bergizi gratis (MBG) pada pekan sebelumnya.

"Pekan lalu kita telah mengaktifkan 480 dapur di wilayah 3T dan stunting tinggi, kemudian dilanjutkan pekan ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Sumatra totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di Aceh Besar, Provinsi Aceh," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.

Dari 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, serta 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali. Seluruh SPPG tersebut berada di kawasan 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Sudaryono menegaskan proses aktivasi SPPG dilaksanakan melalui sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. BGN tidak memberikan kewenangan kepada pihak manapun bertindak sebagai perwakilan BGN dalam mengaktifkan SPPG.

"Kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun, semuanya dilaksanakan berdasarkan sistem, tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan," kata Sudaryono.

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

BGN telah menerima laporan adanya sejumlah oknum yang mengaku dapat membantu proses aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang. Sudaryono menegaskan praktik tersebut tidak terkait dengan mekanisme resmi BGN.

Dia meminta masyarakat yang menemukan atau memiliki bukti terkait dugaan praktik tersebut agar segera melaporkan kepada pihak berwajib. Langkah ini diperlukan agar dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami sudah menemukan beberapa oknum di Cilacap, Jawa Tengah, dan di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang Rp100 juta, Rp200 juta, Rp150 juta, saya minta, jika ada segera foto, anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib," ucap Sudaryono.