Pengamat Sarankan PDIP dan PKS jadi Oposisi

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus berada di luar pemerintahan atau oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjaga iklim demokrasi. Hal itu, disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin.

“Ke depan kalau demokrasi mau baik, maka PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi jadi jangan semua masuk koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kalau semua parpol masuk, nanti kekuasaan terlalu mayoritas, maka kekuasaan bisa disalahgunakan,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Senin, 29 April 2024.

Ujang berharap PDIP dan PKS kompak ketika beroposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kedua parpol tersebut akan memiliki keresahan yang sama untuk mengkritisi Prabowo-Gibran.

“Tapi perlu diingat semua masih dinamis, PKS juga kan saya dengar akan ditemui Prabowo,” ujar dia.
 

Baca: Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Terkini, perwakilan PDIP hadir dalam acara halalbihalal sekaligus tasyakuran milad PKS yang ke-22 di DPP PKS, Jakarta Selatan. PDI Perjuangan diwakilkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut kedatangan Utut ke acara PKS menjadi bukti partai berlogo banteng itu terus jaga komunikasi dengan seluruh partai politik. “Artinya kami terus menjalin komunikasi dengan semua parpol. Kami membangun kerja sama yg baik dengan semua partai yang ada di parlemen," tutur Hendrawan kepada Media Indonesia, Minggu, 28 April 2024.

(Yakub Pryatama Wijayaatmaja)