Anies: Kampus Peduli dan Tak Diam Lihat 'Cawe-cawe' Jokowi

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyoroti sikap civitas akademika yang ramai-ramai kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap itu disebut menunjukkan bahwa kampus peduli terhadap kondisi bangsa.

"Kami senang bahwa kampus menyuarakan dan itu menunjukkan bahwa kampus peduli, kampus tidak diam menyaksikan kondisi bangsa," kata Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.

Anies menilai sikap para civitas akademika tersebut berani berbicara setelah menangkap situasi yang terjadi di masyarakat jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku sudah sejak lama menggaungkan agar pemilu tak melenceng dari unsur demokratis.

"Kami sudah menyampaikan pesan ini sejak lama, menjaga netralitas, menjaga keadilan, wasit supaya menjadi wasit yang fair. Wasit yang tidak merangkap pemain, wasit yang tidak merangkap promotor," ucap Anies.
 

Baca juga: Krisis Etika Elite Politik, Ini 6 Sikap Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Sejumlah civitas akademika UGM, yang terdiri atas guru-guru besar, mahasiswa, dan BEM UGM mengkritik pemerintahan Jokowi. Sebab, dinilai telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara.

Dalam petisi yang dibacakan oleh guru besar fakultas psikologi UGM, Koentjoro, mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip moral demokrasi, yang dilakukan oleh penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Drs. Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Teranyar, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, juga menyampaikan sikap senada. Mereka mendesak Jokowi untuk kembali jadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.

Jokowi diminta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan. Khususnya untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan capres dan cawapres.