Pembelajaran Penegak Hukum, Eksaminasi Kritis Dibutuhkan

Jakarta: Penegakan hukum di Indonesia mesti berjalan dengan pengawasan penuh. Salah satunya, melalui eksaminasi kritis dari para ahli hukum. Penilaian kritis berbasis akademis itu dinilai perlu, supaya penegakan hukum tetap dalam koridor.

"Kekeliruan dalam putusan hakim selalu mungkin terjadi, dan eksaminasi kritis ini penting sebagai pembelajaran bagi para penegak hukum," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso, dalam keterangan yang dikutip Rabu, 16 Oktober 2024.

Hal itu diungkap dalam diskusi yang digelar Centre for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Agenda tersebut mengulas penanganan perkara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming.

Aktivis dan pegiat anti-korupsi Bambang Harymurti menyatakan pendapat senada. Dia mendorong seluruh akademisi antikorupsi melakukan eksaminasi kritis secara maksimal di perkara ini.

"(Eksaminasi) harus diketahui dan didengar oleh Mahkamah Agung yang berwenang memutus perkara pada Peninjauan Kembali, agar mempunyai dampak hukum," kata dia.
 

Baca juga: Abdul Mu'ti: Prabowo Tekankan Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi

Bambang meminta seluruh pihak terkait berani bersuara sekaligus menyatakan sikap. Yakni, dengan mengirimkan pesan ke MA.

"Harusnya para ahli hukum dan eksaminator putusan berani menyusun dan mengirimkan pendapatnya sebagai ahli atau sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) kepada Mahkamah Agung," lanjutnya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro Yos Johan Utama sepakat dengan hal itu. Menurut dia, tak baik memaksakan perkara perdata dalam ranah pidana.

"Keputusan terdakwa masih sah dan berlaku, maka tidak ada pelanggaran administrasi. Tidak terdapat pula titik taut dengan perbuatan pidana," kata dia.

Mardani Maming dijatuhi hukuman penjara dan denda atas dugaan menerima gratifikasi Rp118 miliar dari almarhum Henry Soetio, mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara.