Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu Tuai Reaksi Beragam dari Eropa

London: Negara-negara Eropa memberikan reaksi beragam terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebagian besar negara menekankan penghormatan terhadap independensi ICC.

Surat perintah tersebut diterbitkan saat serangan genosida Israel di Gaza memasuki tahun kedua, yang telah menewaskan sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar di antaranya wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 103.000 orang.

Dalam langkah bersejarah, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada hari Kamis mengumumkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk Gaza.

Meskipun menekankan rasa hormat terhadap independensi ICC, tanggapan berbagai negara berbeda dalam nada dan pendekatan pelaksanaannya.

Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, menekankan pentingnya mematuhi keputusan ICC, dengan menyatakan bahwa surat perintah ini tidak bermotif politik dan harus dihormati serta dilaksanakan.

Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, menggambarkan surat perintah tersebut sebagai "langkah penting" dan mendorong kerja sama untuk memastikan bahwa pekerjaan ICC dilaksanakan dengan segera.

Wakil Presiden Kedua Spanyol sekaligus Menteri Tenaga Kerja, Yolando Diaz, menyambut baik keputusan ICC tersebut, menyatakan bahwa Madrid berpihak pada keadilan. 

"Selalu berpihak pada keadilan dan hukum internasional," kata Diaz di platform X, seraya menambahkan, "Genosida terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa hukuman."

Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard menegaskan dukungan Uni Eropa terhadap kerja ICC, menekankan komitmen Swedia terhadap independensi dan integritas pengadilan tersebut.

Kantor Federal Kehakiman Swiss menyatakan kewajibannya untuk bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma, dengan berjanji akan menangkap dan mengekstradisi Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki wilayah Swiss.

Di Belanda, Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp meyakinkan parlemen bahwa negaranya menghormati independensi ICC, menambahkan bahwa otoritas Belanda akan menjalankan surat perintah tersebut dan menghindari kontak yang tidak penting dengan pihak-pihak yang disebutkan.

Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengkritik surat perintah tersebut sebagai "tidak dapat dipahami dan menggelikan" tetapi mengakui kewajiban hukum Austria untuk melaksanakannya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Christophe Lemoine, menegaskan pentingnya bertindak sesuai dengan Statuta ICC, namun menghindari komitmen langsung untuk menangkap Netanyahu atau Gallant dengan alasan kompleksitas hukum.

Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menekankan pentingnya menafsirkan keputusan ICC bekerja sama dengan sekutu, menegaskan kembali dukungan terhadap peran hukum dan non-politik pengadilan tersebut.

Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyoroti pentingnya keadilan yudisial, dengan keyakinan bahwa ICC "akan melanjutkan kasus ini berdasarkan standar pengadilan yang adil tertinggi."

Seorang juru bicara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan penghormatan terhadap independensi ICC tanpa mengonfirmasi apakah Inggris akan menegakkan surat perintah tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Inggris menghadapi seruan untuk mendukung ICC secara “tegas”.

CEO Amnesty International UK, Sacha Deshmukh, mendesak Menteri Luar Negeri David Lammy dan pemerintah Inggris untuk menghormati komitmen mereka dalam menegakkan keadilan internasional.

"Sebagai pihak oposisi, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa partainya akan mematuhi semua surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional, dan sekarang kita perlu melihat Menlu Lammy serta seluruh pemerintah Inggris mendukung dengan tegas langkah penting yang diambil oleh ICC," kata Deshmukh. (Antariska)