Tekan Defisit Anggaran di 2025, Bappenas: Beri Ruang untuk Pemerintahan Baru

Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5 persen hingga 1,8 persen.
 
Menurut Suharso, hal itu dimungkinkan untuk memberikan ruang kepada pemerintahan baru agar leluasa dalam mengeksekusi program dan kegiatan yang direncanakan.
 
"Defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 persen hingga 1,8 persen, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang," kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.
 
Usulan tersebut, kata Suharso, didapat dari hitungan penyusunan anggaran tanpa memasukan penghitungan program-program yang akan dijalankan pemerintahan baru. Karenanya, persentase defisit itu bisa susut dari yang diajukan secara resmi oleh pemerintah di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB.
 
Jika usulan itu diterima, maka penyesuaian alokasi anggaran masih bisa dilakukan dari pos Kementerian/Lembaga maupun dari alokasi lainnya. "Jadi kalau mau dilakukan, kami bisa main percentage terhadap K/L atau belanja lain yang sangat dimungkinkan," terang Suharso.
 

Baca juga: Pemerintah Diminta Jaga Kredibilitas APBN, Fokus ke Pekerjaan Jokowi-Ma'ruf Bukan Prabowo-Gibran

 

Keputusan defisit anggaran dikritik

 
Sebelumnya, keputusan pemerintah mengalokasikan defisit anggaran di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dalam RAPBN 2025 dikritik oleh Anggota Badan Anggaran DPR Dolfie Othniel Fredric Palit.
 
Dia menilai angka defisit itu terlalu tinggi bagi pemerintahan baru. Padahal presiden terpilih belum membuat rencana program dan kerja untuk masa pemerintahannya.
 
"Kita harus lihat komitmen yang menyusun APBN sekarang. Apakah memberikan ruang fiskal yang cukup atau tidak kepada pemerintahan yang akan datang. Kalau kita lihat, belanja negara 2025 didesain kira-kira Rp3.500 triliun lebih, ini belanjanya siapa? Ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? APBN kan bukan tempat penitipan proyek," kata dia dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah.
 
"Apakah menteri yang sekarang ini jadi menteri lagi nanti? Defisit juga lebih dahsyat, presidennya belum kerja, anggarannya sudah defisit, lebih dari Rp600 triliun, ini untuk membiayai program siapa? Karena ini anggaran transisi, cara berpikir kita juga transisi," tambah Dolfie.
 
Dia mengatakan, defisit anggaran yang disusun pemerintah dalam masa transisi pemerintah kali ini menjadi yang paling besar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, angka defisit itu dialokasikan dengan angka yang lebih rendah agar pemerintahan baru nantinya memiliki ruang lebar untuk menjalankan program dan kegiatan yang akan dijalankan.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sejauh ini pembahasan RAPBN 2025 masih dalam tahap pembicaraan awal. Sampai sekarang, angka defisit yang disampaikan resmi pemerintah di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen masih menjadi acuan dalam pembahasan bersama DPR.
 
"Ini kan masih pembicaraan. Kita tetap di 2,45 persen sampai 2,82 persen," ungkap Suahasil.