Presiden AS Joe Biden. (EPA-EFE/ABACA/POOL)
Willy Haryono • 30 May 2023 15:30
Washington: Setelah negosiasi selama berminggu-minggu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akhirnya mencapai kesepakatan sementara dengan Pemimpin Partai Republik Kevin McCarthy untuk menaikkan plafon utang pemerintah menjadi USD31,4 triliun dan menangguhkannya hingga 1 Januari 2025. Kesepakatan itu pun akan berlanjut ke pemungutan suara kongres guna mencapai persetujuan.
Namun, kesepakatan tersebut justru sudah mendapatkan pertentangan dari sejumlah anggota Partai Republik. Salah satunya ialah Chip Roy.
Melansir dari The Straits Times, Senin, 29 Mei 2023, Roy mengatakan bahwa "pihaknya bakal mencoba" untuk mencegah perjanjian tersebut lolos dalam pemungutan suara DPR. Menurut Roy, kesepakatan itu akan meninggalkan ekspansi utuh dari Internal Revenue Service (IRS), badan pengumpulan pajak yang ditetapkan ketika Demokrat mengendalikan kedua kamar Kongres.
Senator AS Lindsey Graham juga mengungkapkan keprihatinan mengenai dampak potensial kesepakatan tersebut terhadap pertahanan AS dan dukungan Washington untuk Ukraina.
“Tidak bermaksud untuk menggagalkan pembayaran utang, tapi tidak akan mendukung kesepakatan yang mengurangi ukuran Angkatan Laut dan mencegah bantuan teknologi dan senjata yang berkelanjutan ke Ukraina,” cuitnya.
Diketahui, ada sejumlah poin yang disepakati oleh Biden dan McCarthy untuk mencegah terjadinya default atau gagal bayar. Salah satunya, mencabut kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai.
Tak hanya itu, kesepakatan itu juga bakal mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi dan menambah sejumlah persyaratan kerja baru bagi warga AS yang menerima program bantuan makanan. Selain itu, kesepakatan itu juga akan membatasi sejumlah program domestik diskresioner dan meningkatkan pengeluaran untuk perawatan militer dan veteran.
Namun, Demokrat Progresif di kedua kamar menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung kesepakatan apa pun yang memiliki persyaratan kerja tambahan. Kesepakatan itu, kata sumber, menambahkan persyaratan kerja bagi warga berusia 50 hingga 54 tahun untuk mendapatkan bantuan makanan.