Kebijakan Sering Berubah Disebut Faktor Reformasi Birokrasi Tak Maksimal

Jakarta: Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menganalisis faktor reformasi birokrasi Indonesia belum maksimal. Salah satu faktornya, kebijakan yang sering berubah.

"Mungkin perubahan kebijakan yang sangat dinamis belum mampu menyusun birokrasi kita untuk keluar dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah)," kata Zudan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023.

Zudan mengatakan dirinya sudah delapan tahun menjadi Ketua Umum Korpri. Dalam masa itu, ada tujuh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang ditunjuk.

Menteri tersebut, yakni Yuddy Chrisnandi, Asman Abnur, Syafruddin, dan Tjahjo Kumolo. Kemudian Mahfud MD sempat menjadi menteri ad interim dan pelaksana tugas serta Tito Karnavian sebagai menteri ad interim. Teranyar, Abdullah Azwar Anas.

"(Ini) kemudian mengapa birokrasi kita tidak cepat bagus," papar Zudan.

Zudan menyebut Rakernas Korpri kali ini hendak membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah birokrasi yang masih terjadi. Pengentasan masalah itu diyakini membuat Indonesia semakin baik.

"Kami ingin sama-sama mencari solusi terkait beberapa problem yang betul-betul kami alami di lapangan," ucap dia.

Zudan mengatakan ada beberapa hal yang hendak dibahas. Mulai dari mencari format terbaik reformasi birokrasi, pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN), hingga perlindungan ASN.

Rakernas Korpri itu dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah menteri turut mendampingi seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, hingga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.