Peran Strategis APBN dalam Program Prioritas Prabowo-Gibran

Jakarta: Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis dalam mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua tahun terakhir.

Melalui belanja negara yang diarahkan secara produktif, ia menyebut, APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas akses layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Suahasil dalam acara 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dukungan APBN untuk program prioritas

Suahasil mengungkapkan, dukungan APBN terhadap agenda prioritas dalam dua tahun pemerintahan antara lain tercermin melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan produktivitas masyarakat.

Pada sektor pendidikan, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat.

Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.

Di bidang kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10 ribu puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas RSUD lengkap di berbagai daerah.

Selain mendukung program prioritas, APBN juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal di tengah dinamika global.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran lima persen, sementara reformasi fiskal dan sektor keuangan terus dilakukan untuk menjaga kesehatan APBN serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

“Pemerintah juga terus mengoptimalkan peran APBN dalam melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai risiko. Salah satunya melalui penguatan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang berpotensi menggerus penerimaan negara sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi yang sehat,” pungkas Suahasil.