Ilustrasi. Foto: Dok Pexels
Daftar Komponen Hidup Layak Acuan Upah Minimum 2027
Eko Nordiansyah • 22 November 2026 18:45
Jakarta: Pemerintah menetapkan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai salah satu acuan dalam penghitungan upah minimum 2027.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, komponen tersebut menjadi pertimbangan untuk menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja. Keseluruhan komponen terbagi dalam empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 22 November 2036.
Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia.
Dari total 268 komponen tersebut, berikut rinciannya:
- Kelompok makanan sebanyak 177 item
- Kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item
- Kebutuhan pokok lain-lain sebanyak 54 item
- Perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.
(1).jpeg)
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)
Penetapan KHL dilakukan secara bersama-sama
Adapun penetapan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota.Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu (?). Penentuan indeks tersebut turut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Dalam penetapan UMP 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSP).
Penetapan UMP 2027 ditetapkan selambatnya pada 21 November 2026, sedangkan UMK pada 25 Oktober 2026. Adapun tambahan lima hari untuk penetapan sektoral UMSP dan UMSK. (Selsha Septifanie Gunawan)