Ilustrasi. Foto: Dok MI
Perusahaan Bayar Gaji di Bawah UMP Bisa Kena Denda Rp2 Miliar
Eko Nordiansyah • 22 November 2026 14:27
Jakarta: Perusahaan yang membayar gaji karyawan di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) dapat dikenakan sanksi pidana hingga denda Rp2 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerangkan, larangan membayar upah di bawah ketentuan minimum tertuang dalam Pasal 140 ayat (5). Dalam aturan tersebut, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Pasal 288 mengatur sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pengusaha dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Adapun apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenai denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp2 miliar.
268 komponen KHL jadi pertimbangan upah minimum 2027
Selain mengatur ketentuan pengupahan, pemerintah turut mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penghitungan upah minimum 2027.Terdapat 268 komponen KHL yang menjadi pertimbangan dalam penghitungan tersebut yang tebagi menjadi empat kelompok, antaranya:
- Makanan.
- Kesehatan dan pendidikan.
- Kebutuhan pokok lain-lain.
- Perumahan atau tempat tinggal.
.jpeg)
(Ilustrasi. Foto: Dok MI)
Dari keseluruhan komponen tersebut, kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan sebanyak 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal sebanyak 15 item.
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan kondisi dan kebutuhan di Indonesia.
Adapun penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu. Penentuan indeks tersebut turut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. (Selsha Septifanie Gunawan)