Polri Ungkap Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Ikut Disadap Eks Kapolri Listyo

Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo

Polri Ungkap Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Ikut Disadap Eks Kapolri Listyo

Achmad Zulfikar Fazli • 16 November 2026 09:56

Jakarta: Polri mengungkap sejumlah figur publik yang menjadi korban penyadapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di antaranya pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jurnalis senior Najwa Shihab.

"Benar, artis RA (Raffi Ahmad) dan istrinya NS (Nagita Slavina) alias G, jurnalis NS (Najwa Shihab) dan ADG (Alfito Deannova Gintings)," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Suhermanto, Jakarta, dikutip pada Senin, 15 November 2026.

Suhermanto mengatakan pegiat media sosial Denny Siregar juga menjadi korban penyadapan. Nama figur publik ini menambah sederet pihak yang disadap eks Kapolri Listyo dan oknum polisi lainnya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan sejumlah target penyadapan Listyo cs. Target tersebut, yakni  Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, pimpinan partai politik, tokoh politik, pejabat pemerintah, aktivis, mahasiswa, serta internal Polri.

“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ungkap Suyudi dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.


Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Metrotvnews.com/Azri
 



Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian penyadapan, mulai dari pemberian perintah, persetujuan, penerusan instruksi, hingga penghapusan data hasil penyadapan.

"Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka," ujar Suyudi.

Pertama, terkait dugaan penyadapan, yaitu Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, yaitu Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, yaitu Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

(Achmad Zulfikar Fazli)