SPPG Dikasih Waktu Sebulan untuk Urus SLHS

Jakarta: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan. Dia memberi waktu sebulan kepada SPPG untuk mengurus SLHS demi menjamin keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke dinas kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend (tangguhkan)," kata Nanik dalam acara koordinasi dan evaluasi Program MBG di Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, dilansir dari Antara, Kamis, 4 Desember 2025.

Nanik menegaskan tidak ada alasan bagi mitra, yayasan, maupun kepala SPPG untuk menunda pendaftaran SLHS. Sebab, Kementerian Kesehatan telah menyatakan proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.

“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel, harganya Rp1 sampai Rp2 juta, kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” ujar dia.

Nanik mengapresiasi para kepala SPPG dan mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi.

Dia juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjuang di dapur darurat untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Mohon doanya semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa," ucap Nanik.
 

Baca Juga:  Pemerintah Targetkan 24 Ribu Dapur MBG Dibangun hingga Akhir 2025

Ilustrasi SPPG untuk makan bergizi gratis. Dok. MTVN

Nanik juga menyampaikan duka cita kepada seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, yang meninggal karena tersengat listrik saat bertugas. Seorang petugas SPPG di Aceh Tengah juga sempat terjebak di lokasi banjir, namun sudah mendapatkan bantuan.

"Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, serta anak-anak kita tetap sehat dan selamat," tutur dia.

Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Dalam catatan BGN, Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Sudah terisi 68 SPPG dan telah beroperasi 46 SPPG. Ke-46 SPPG tersebut telah memiliki SLHS.

Sementara itu, Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Sudah terisi 79 SPPG, sedangkan yang beroperasi sebanyak 54 SPPG dan sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu, 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS.

Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, dan sudah beroperasi 116 SPPG.