Pemerintah Didorong Kedepankan Kebijakan Dagang Internasional Berbasis Digital

Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta bersiasat menghadapi kebijakan impor Amerika Serikat. Salah satunya, dengan mengedepankan kebijakan berbasis digital.

"Pemerintah perlu mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negeri dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital," kata Direktur Eksekutif Indonesia Digital & Cyber Intitute (IDCI) Yayang Ruzaldy, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 April 2025.

Menuut dia, kebijakan berbasis digital membantu Indonesia memperluas akses pasar internasional. Sehingga, tak bergantung pada ekspor fisik dan dapat menghadapi tantangan perang dagang global dan proteksionisme.

Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi digital. Seperti, keringanan pajak bagi industri yang menerapkan otomatisasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), atau digitalisasi rantai pasok. 
 

Baca: Balas Tarif Trump, Tiongkok Terapkan 34% Tarif untuk Barang AS

Terkait hal itu, Yayang mendukung pembentukan Digital Sovereign Fund sebagai langkah strategis. Terutama, untuk mendukung investasi di sektor teknologi nasional.

"Sehingga mendorong inovasi dan pengembangan ekosistem digital yang mandiri dan berdaya saing tinggi," kata dia.

Yayang melihat dengan kepemimpinan Indonesia berani. Kemudian, mesti menginisiasi kolaborasi lintas sektor-pemerintah, bisnis, akademisi, dan komunitas-Indonesia.

"Tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga unggul sebagai kekuatan digital baru di Asia dan dunia," kata dia.

Dia meyakini kebijakan tarif resiprokal dan perang dagang global bukanlah akhir dari kisah pertumbuhan Indonesia. Melainkan titik balik menuju kemandirian yang lebih besar. 

Transformasi digital, kata Yayang. bukan sekadar adopsi teknologi. Hal ini tetapi merupakan lompatan strategis bagi bangsa ini untuk keluar dari ketergantungan struktural dan membangun ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas, dan inovasi.

Menurut Yayang, perlu langkah-langkah strategis. Sehingga, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi digital Indonesia. 

"Kolaborasi antara pemerintah, industri, UMKM, investor, dan akademisi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya sekadar adaptasi terhadap perkembangan zaman, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tegas Yayang.