Jejak Erick Thohir di BUMN: Bentuk Subholding hingga Tutup 173 Anak-Cucu Perusahaan

Jakarta: Jabatan Erick Thohir digeser Presiden Prabowo Subianto, dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Ia mengisi kursi Menpora yang saat ini tengah kosong, ditinggal Dito Ariotedjo yang sudah lebih dulu dirombak (reshuffle) pada Senin, 8 September 2025.

Erick ditunjuk sebagai Menteri BUMN pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024. Ia lantas melanjutkan jabatan yang sama untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun pada Rabu, 17 September 2025, jabatan Erick sebagai Menteri BUMN ditanggalkan. Ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora. Merangkum dari berbagai informasi, berikut rekam jejak Erick Thohir saat menakhodai Kementerian BUMN.
 

Rekam jejak Erick Thohir jadi Menteri BUMN

 

Ubah konsep superholding menjadi subholding

Erick mengubah konsep superholding BUMN yang digaungkan Menteri BUMN sebelumnya, Rini Soemarno. Dia memilih konsep subholding atau mengelompokkan BUMN sesuai dengan fokus masing-masing kegiatan usahanya.

Hal itu dilakukan Erick lantaran banyaknya BUMN yang overlapping ke berbagai sektor usaha. Pembentukan konsep subholding ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan sinergi antara BUMN di satu sektor.

Subholding BUMN sendiri merupakan perusahaan induk di sektor tertentu yang mengelola beberapa perusahaan BUMN lain. Beberapa holding BUMN yang sudah dibentuk Erick adalah Holding BUMN Farmasi dengan induk holding Bio Farma dan anggota subholding Kimia Farma, Indofarma, dan INUKI.

Holding BUMN Energi (Migas) dengan induk holding Pertamina, anggota subholding Pertagas dan PGAS; Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi dengan induk holding IFG dan anggota Jasa Raharja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, IFG Life, dan lainnya.

Selanjutnya Holding BUMN Perumahan dengan induk Perumnas dan perusahaan anggota yakni PTPP, Wijaya Karya, Amarta Karya, Bina Karya, dan Indah Karya; Holding BUMN Pangan dengan induk Pupuk Indonesia; serta Holding BUMN Jasa Keuangan dengan induk BRI dan anggota Pegadaian.

Erick pada periode pertama ia menjabat menyusun klasterisasi BUMN menjadi 12 klaster, masing-masing wakil menteri (wamen) BUMN menaungi enam klaster. Wamen BUMN I membina enam klaster, diantaranya Klaster Industri Migas dan Energi (PLN, Pertamina, dan PGN); Klaster Industri Minerba (Krakatau Steel dan Inalum; Klaster Industri Perkebunan dan Kehutanan: PTPN dan Inhutani.

Kemudian Klaster Industri Pupuk dan Pangan (PT Berdikari dan Perinus); Klaster Industri Farmasi dan Kesehatan (Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, dan Petra Medika); serta Klaster Industri Pertahanan, Manufaktur, dan Industri lainnya (BUMN yang menaungi sektor pertahanan)

Sementara enam klaster lainnya yang dibina Wamen BUMN II yakni Klaster Jasa Keuangan (PMN, Danareksa, dan Pegadaian); Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun (Asuransi Jiwasraya, Asabri, Taspen, Jasindo, Jasa Raharja, Askrindo, dan Jamkrindo); Klaster Telekomunikasi dan Media (Telkom dan Antara).

Selanjutnya Klaster Pembangunan Infrastruktur (BUMN karya dengan BUMN semen digabung); Klaster Pariwisata, Logistik, dan Lainnya (Hotel Indonesia, Taman Wisata Candi, dan ITDC); serta Klaster Sarana dan Prasarana Perhubungan (Angkasa Pura, KAI, dan Damri).

Lalu saat periode kedua Erick menjabat, dengan memiliki tiga wamen, tugas dan tanggung jawab wamen tersebut kemudian dibagi kembali. Untuk Wamen BUMN I bertanggung jawab atas BUMN sektor Karya, pangan, transportasi dan logistik, serta energi.

Wamen BUMN II fokus pada BUMN sektor keuangan, industri, farmasi, telekomunikasi dan informasi. Wamen BUMN III bertugas membantu menteri dalam aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).
 

Baca juga: Diisukan Jadi Menpora, Erick Thohir Punya Kekayaan hingga Rp2,3 Triliun

(Erick Thohir jadi Menpora. Foto: MI/Susanto)
 

Tutup 173 anak-cucu perusahaan BUMN

Erick telah memangkas perusahaan BUMN menjadi 107 dari sebelumnya yang sebanyak 142. Sementara untuk anak-cucu usaha BUMN, sudah dipangkas sebanyak 173 perusahaan.

Perampingan ini dilakukan karena Erick menilai ratusan anak-cucu usaha BUMN tidak diperlukan dan tidak efisien. Termasuk beberapa perusahaan tidak memiliki izin atau kinerjanya negatif. Karena terlalu banyak perusahaan, dapat mengurangi efektivitas pengelolaan dan menjadi beban bagi perusahaan induk yang sehat.

Selain itu, menutup anak-cucu BUMN yang tidak perlu agar tidak menghambat atau memonopoli kegiatan ekonomi, dan membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Serta bertujuan untuk membantu perusahaan induk BUMN fokus pada bisnis intinya dan mengurangi kegiatan bisnis yang tumpang tindih atau tidak lagi strategis.

Adapun, sejumlah anak-cucu usaha BUMN yang sudah ditutup Erick, di antaranya ada 13 perusahaan di Telkom, 26 perusahaan di Pertamina, hingga 24 perusahaan di PTPN.