Pemerintah Indonesia Kesulitan Kontrol Haji Furoda

Jakarta: Kuota Haji furoda disebut masih sulit dikontrol. Karena kuota haji tersebut diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pihak swasta.

"Belum terkontrol. Jadi itu murni dikirim oleh Saudi ke swasta di sini, penyelenggara ibadah haji khusus," kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Januari 2025.

Marwan mengatakan ketentuan terkait dengan pelaksanaan haji furoda belum diatur dalam undang-undang. Pemerintah, kata dia, belum dapat mengatur terkait batas atas biaya haji furoda.
 

Baca: Masa Tunggu Haji hingga 49 Tahun, DPR Usul Pakai Kuota Negara Lain

"Maka nanti di undang-undang sebetulnya harus ada pembatasan, batas atasnya berapa yang boleh," ujar dia.

Pengaturan haji furoda penting. Hal ini guna menjamin keamanan dan perlindungan warga negara. Terlebih banyak kasus haji furoda berujung bermasalah.

"Tapi dalam hal keamanan, perlindungan, kemudian sebagai warga negara Indonesia tidak juga boleh dipermainkan harga-harganya, nanti yang akan datang harus kita batasi, ada batas atas, sekalipun orang menyerbu furoda, harus ada batas atas," ujar Marwan.