Kemenpar Gandeng 10 Provinsi di Indonesia Dorong Pariwisata Berkelanjutan

Denpasar: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama 10 Provinsi di Indonesia yang tergabung dalam Forum Kerjasama Daerah-Mitra Praja Utama (FKD-MPU) menggelar rapat gabungan dan diskusi untuk membahas sejumlah isu strategis terkait pariwisata Indonesia.

Perwakilan dari daerah meneken kerja sama diberbagai bidang, termasuk pariwisata dan kebencanaan. Hasil kerja sama ini akan menjadi acuan dalam aksi konkret selama lima tahun ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Kemenpar dan FKD MPU mendorong para anggotanya untuk menjadikan program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan jadi prioritas hingga 2029.

Asisten Deputi Management Strategis Kementerian Pariwisata I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menuturkan, pihaknya sudah memiliki garis besar dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia hingga tahun 2045. Namun, yang paling penting dan utama saat ini, terkait target yang akan dilakukan hingga 2029. Ada sejumlah agenda yang sangat vital dalam memuluskan target empat tahun ke depan.

"Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang jadi prioritas," terangnya dalam diskusi yang mengusung tema 'Inovasi dan Optimalisasi Pengelolaan Sektor Pariwisata' di Sanur Resort Watujimbar, Sanur, Bali, dikutip Kamis, 23 Oktober 2025.

Dalam rancangan itu, kata dia, sasaran pembangunan pariwisata ke depannya dengan meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Sejumlah strategi pun dilaksanakan, mulai dari meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi, meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan destinasi meghadapi resiko serta dari aspek promosi yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, yang menjadi catatannya juga soal pariwisata hijau, sehingga dimulai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata hijau yang memadai.

"Masih ada upaya lain dalam meningkatkan daya saing ini. Seperti membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ada juga wisata bahari yang mendukung ekonomi biru. Semua ini dilakukan untuk transformasi pariwisata berkelanjutan," sebut dia.
 

Daerah harus kembangkan SDA unggul

Guna mencapai target itu, Dewi Hendriyani juga berharap, seluruh daerah mulai bergerak dalam pengembangan SDA unggul dalam meningkatkan SDM dan komunitas pariwisata. Kemudian mendorong pengelolaan destinasi pariwisata dengan percepatan pengembangan pariwisata yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait, penguatan ekosistem industri dan investasi, pemasaran dan promosi serta penyelenggaraan event berkelanjutan dan berkualitas. 

"Kalau soal promosi, daerah harus gencar melakukannya. Baik itu melalui media sosial atau program lainnya. Selain itu, segmen pasar juga jadi perhatian. Harus wisatawan yang memiliki daya beli tinggi. Dengan demikian pengeluaran lebih banyak saat berlibur dan berdampak pada perputaran perekonomian di tengah masyarakat," harap dia.



 
Sementara Tenaga Ahli Utama Sekretaris Bersama Forum Kerjasama Daerah, Hailul Khairi menuturkan agenda diskusi pariwisata oleh Kemenpar ini sejalan dengan salah satu bidang yang menjadi perjanjian kerja sama antar daerah ini. Menurut dia, ada enam agenda utama yang dibahas yakni Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pariwisata, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bidang Kebencanaan, Bidang SPBE, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum. Sehingga dalam diskusi dengan Kemenpar ini menjadi landasan tiap daerah dalam pemetaan kedepannya.

"Dengan adanya rapat gabungan tahun yang seluruh daerah yang terlibat menitikberatkan pada upaya konkretisasi hasil perjanjian kerja sama (PKS) yang selama ini belum diikuti dengan tindak lanjut di lapangan, termasuk di bidang Pariwisata. Di bidang Pariwisata ini juga sudah dibahas oleh Kementerian melalui diskusi ini, apa yang menjadi prioritas ke depannya," ujar dia.

Hailul menuturkan, ada 10 provinsi yang masuk dalam forum kerja sama daerah ini mulai dari Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 

Setiap provinsi menyiapkan rencana aksi tahunan

Forum ini memperkuat kerja sama lintas wilayah melalui penyusunan rencana aksi konkret selama lima tahun ke depan. Dalam FKD-MPU ini setiap provinsi diminta untuk menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait. Sehingga terencana dengan baik dan masuk dalam anggaran daerah.

"Penyusunan rencana aksi bersama akan memudahkan koordinasi lintas provinsi dan memastikan setiap kerja sama dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Dalam forum ini, semua daerah memiliki kerja sama, baik bersamaan atau sekaligus 10 provinsi atau hanya 2–3 provinsi yang terlibat," tegas dia

Selain sektor perdagangan, kerja sama juga akan dikembangkan di bidang pariwisata, UMKM, ketahanan pangan hingga kebencanaan. Dalam bidang pariwisata, Hailul berharap semua anggota FKD-MPU ini menjalin kerja sama dengan Bali. Karena, Bali sudah memiliki nama di kancah internasional. Dia pun mendorong agar provinsi yang menjadi anggota menjalin kerja sama. Sementara, penanganan bencana antarprovinsi, dukungan provinsi lain sangat diperlukan. Dia mencontohkan, yang baru saja terjadi di Bali. Pulau Dewata mengalami bencana banjir dan langsung disikapi oleh provinsi lainnya.

"Kemarin Bali misalnya ada banjir ya. Kita dari Sekber sudah langsung undang tuh Pak Asisten itu. 10 provinsi kita kumpulin, mau dukung Bali apa? Ternyata setelah kita kumpul di hari kedua setelah banjir itu penanganan sudah selesai. Jadi provinsi lain yang berkontribusi itu Jawa Timur, ngirim mobil yang nyedot banjir. Ini contoh nyata kolaborasi yang akan kita gaungkan ke depannya. Kalau di Pariwisata, Bali sudah memiliki nama di kancah internasional. Saya mendorong provinsi lainnya akan mengambil peluang kerja sama ini untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing," jelas dia.