BI Pangkas Proyeksi Kredit 2025 Jadi 8-11%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 akan berada pada kisaran delapan hingga 11 persen. Penurunan dari proyeksi sebelumnya 11-13 persen ini dipengaruhi perkembangan kredit sampai dengan April 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,88 persen (yoy), lebih rendah dari 9,16 persen (yoy) pada Maret 2025. Untuk itu, BI menilai, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan.

"Ke depan, berbagai upaya perlu terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit, baik dengan penurunan suku bunga dan perluasan sumber dana perbankan, maupun peningkatan permintaan dari sisi sektor riil," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Mei 2025.
 

Baca juga:  Mau Ekspansi Kredit Ngebut, Pemerintah Diminta Genjot Fiskal yang Efektif

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Dorong pertumbuhan kredit

Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit oleh bank (lending standard) masih baik, terutama pada sektor pertanian, LGA (Listrik, Gas, dan Air), dan jasa sosial. Kondisi likuiditas masih memadai, meski pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) melambat ke 4,55 persen (yoy) pada April 2025.

"Kondisi ini mendorong persaingan dalam pendanaan antarbank dan perlunya memperluas sumber pendanaan lainnya di luar DPK," ungkap dia.

Dari sisi permintaan, Perry mengungkapkan, pertumbuhan kredit terutama dikontribusikan oleh sektor industri, pengangkutan, dan jasa sosial, sedangkan kontribusi pertumbuhan kredit sektor konstruksi dan perdagangan serta sektor-sektor lainnya masih terbatas.

Berdasarkan kelompok, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 4,62 persen (yoy), 15,86 persen (yoy), dan 8,97 persen (yoy). Pembiayaan syariah tumbuh 8,85 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 2,60 persen (yoy).

Sehubungan dengan itu, BI memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit, termasuk mengoptimalkan instrumen Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).