4,5 Juta Pekerja Sudah Terima Bantuan Subsidi Upah

Makassar: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yassierli melihat langsung proses pelayanan, menyapa penerima BSU, serta berdialog dengan petugas pos di lapangan.

"Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan," ujar Yassierli di Kantor Pos Makassar, dikutip Senin, 28 Juli 2025.

Berdasarkan data per 26 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 4.511.020 penerima dengan total nilai Rp2,71 triliun atau setara 78,61 persen dari target nasional. Secara keseluruhan, angka penerima mencapai 5.738.737 orang dengan anggaran Rp3,44 triliun,

Masih tersisa 1.227.717 penerima atau senilai Rp736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Yassierli memastikan seluruh dana BSU sudah tersalurkan ke pekerja terdaftar hingga akhir Juli.

Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta. Itu diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial dari pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
 

Baca juga: Kemnaker dan Baznas Fasilitasi 1.000 Tenaga Kerja Disabilitas

Kantor Pos KCU Makassar menjadi salah satu pusat operasional strategis dalam penyaluran BSU, mencakup wilayah Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Ribuan pekerja telah mencairkan dana bantuan secara langsung maupun digital melalui mekanisme yang mengedepankan keamanan dan validitas data, termasuk penggunaan biometrik dan QR Code dari aplikasi Pospay untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang sah sesuai data BPJS Ketenagakerjaan.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci kelancaran penyaluran BSU di wilayahnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menambahkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapangan dan bekerja sama erat dengan kantor pos untuk mempercepat proses penyaluran.

"Kami di Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran, terutama untuk pekerja informal dan UMKM," tutur Munafri.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan lebih dari 4 ribu titik layanan nasional. Pembukaan layanan khusus di hari libur serta sistem pemantauan real-time dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan aman dan transparan.

"Kami berkomitmen menyalurkan bantuan ini dengan prinsip 3T: tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Layanan Kantor Pos di Makassar dan seluruh Sulsel sudah dalam status siaga penuh," ucap Haris.