PPATK Ungkap 571.410 NIK Penerima Bansos Terlibat Judol, Total Transaksi Tembus Rp957 Miliar

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mencengangkan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos).  Sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos tercatat terlibat dalam aktivitas judi online (judol) sepanjang tahun 2024.

Temuan ini merupakan bagian dari hasil analisis PPATK atas aliran transaksi keuangan yang mencurigakan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, total deposit judi online dari 571.410 NIK penerima bantuan sosial selama tahun 2024 itu mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. 

Koordinator Kelompok Humas PPATK Natsir Kongah mengatakan, jika data tersebut dikembangkan lagi, kemungkinan bisa lebih banyak lagi penemuannya.

Natsir menjelaskan PPATK telah melakukan pengujian dengan mengaitkan sebanyak 28,4 juta NIK terdaftar penerima bantuan sosial dengan sebanyak 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya, ditemukan sebanyak  571.410 kesamaan NIK antara penerima bantuan sosial yang juga sekaligus pemain judi online.

PPATK menyatakan bahwa tidak seluruh dana judi berasal langsung dari bansos. Namun, keterlibatan para penerima bansos dalam praktik judi online menjadi sorotan serius karena menunjukkan adanya penyalahgunaan bantuan negara yang seharusnya ditujukan untuk kebutuhan dasar.
 

Baca juga: Legislator NasDem Dorong Validasi Penerima Bansos agar Tepat Sasaran

Melihat hal tersebut, PPATK telah diajak kerja sama oleh Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikutip Rabu, 9 Juli 2025.

Diketahui, per 1 Juli 2025, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp20 triliun dana bantuan sosial kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49% dari total target, dengan total anggaran mencapai Rp5,8 triliun.

Sementara itu, bantuan program sembako telah menjangkau lebih dari 15 juta KPM, setara dengan 84,71% dari target penyaluran, dengan nilai mencapai Rp9,2 triliun.

Untuk skema penebalan bansos, yaitu bantuan tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, sebanyak 15 juta dari 18,3 juta KPM telah menerima bantuan ini, dengan total anggaran sekitar Rp6,19 triliun.