AS Desak DK PBB Setujui Rencana Perdamaian Gaza Versi Trump

Washington: Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 13 November 2025 menyerukan agar Dewan Keamanan (DK) PBB bersatu dan mendukung rancangan resolusi yang dirancang untuk memperkuat rencana perdamaian Gaza versi Presiden Donald Trump. Washington memperingatkan bahwa kegagalan menyepakati teks tersebut dapat menimbulkan konsekuensi “serius” bagi warga Palestina.

“Upaya menebar perpecahan saat kesepakatan atas resolusi ini masih dinegosiasikan akan membawa dampak nyata, berat, dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza,” ujar juru bicara Misi AS untuk PBB. 

Ia menambahkan bahwa gencatan senjata saat ini “rapuh” dan menyerukan DK PBB untuk melangkah bersama “guna mengamankan perdamaian yang sangat dibutuhkan,” menyebut momen ini sebagai kesempatan historis menuju stabilitas jangka panjang di Timur Tengah.

Dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 14 November 2025, AS pekan lalu memulai pembahasan rancangan resolusi yang bertujuan menindaklanjuti gencatan senjata dalam perang dua tahun antara Israel dan Hamas serta memberikan dukungan formal terhadap rencana Trump.

Sebuah draf ketiga yang dilihat AFP pada Kamis menyatakan dukungan terhadap pembentukan “Dewan Perdamaian”—badan transisi untuk Gaza yang secara teori akan dipimpin Trump hingga akhir 2027. 

Resolusi tersebut juga memberi kewenangan kepada negara anggota untuk membentuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” (ISF), yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan kepolisian Palestina yang telah dilatih ulang untuk mengamankan wilayah perbatasan dan melakukan demilitarisasi di Jalur Gaza.

ISF juga mendapat mandat untuk melakukan “penonaktifan permanen senjata kelompok bersenjata non-negara,” melindungi warga sipil, serta memastikan akses koridor bantuan kemanusiaan. Berbeda dari versi sebelumnya, draf terbaru menyebut kemungkinan terbentuknya negara Palestina di masa depan.

Setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi yang diminta dan proses rekonstruksi Gaza berjalan, “kondisi dapat memungkinkan terbukanya jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina,” tulis dokumen tersebut. AS juga berjanji akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati “horizon politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.”

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan optimistis resolusi tersebut akan disetujui. “Kami membuat kemajuan baik terkait rumusan bahasanya dan berharap dapat mengambil tindakan segera,” kata Rubio saat berbicara kepada wartawan di Kanada.

Namun, menurut sejumlah diplomat yang berbicara kepada AFP, meski anggota dewan mendukung gagasan pembentukan Dewan Perdamaian pada prinsipnya, masih terdapat berbagai keberatan. Beberapa di antaranya adalah tidak adanya mekanisme pengawasan DK PBB dalam teks, peran Otoritas Palestina ke depan, serta rincian mandat ISF yang dinilai belum jelas.