Pakistan. Foto: Unsplash.
Islamabad: Kementerian Perencanaan Pakistan mengatakan prospek ekonomi untuk tahun depan adalah positif, dengan target pertumbuhan sebesar 3,6 persen, sementara inflasi kemungkinan akan moderat hingga 12 persen.
Pakistan akan menyajikan anggaran tahunannya pada 10 Juni 2024, tiga hari lebih lambat dari perkiraan. Dua sumber pemerintah mengatakan hal ini karena pelaku pasar menunggu rincian rencana yang dianggap penting untuk mendapatkan pinjaman baru Dana Moneter Internasional (IMF).
“Prospek pertumbuhan bergantung pada stabilitas politik, nilai tukar, stabilisasi makroekonomi di bawah program IMF dan perkiraan penurunan harga minyak dan komoditas global,” kata Kementerian Perencanaan Pakistan dikutip dari
Channel News Asia, Sabtu, 1 Juni 2024.
Sebelumnya pada Mei, dalam laporan setengah tahunannya, bank sentral Pakistan mengatakan perekonomian Pakistan sedang bergulat dengan hambatan struktural yang diperburuk oleh ketidakpastian politik, meskipun ada beberapa perbaikan dalam indikator makroekonomi. Mereka memperkirakan pertumbuhan PDB riil sebesar 2 hingga 3 persen untuk tahun fiskal 2024.
defisit fiskal mengecil
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Pakistan mengatakan defisit fiskal akan mengecil berkat langkah-langkah konsolidasi fiskal, dan rata-rata inflasi dalam negeri kemungkinan akan melambat hingga 12 persen karena turunnya inflasi global. Inflasi Pakistan diperkirakan akan mencapai antara 13,5 persen dan 14,5 persen pada Mei dan akan terus menurun menjadi 12,5 persen hingga 13,5 persen pada bulan Juni.
Pakistan dilanda inflasi di atas 20 persen sejak Mei 2022, dan mencapai angka tertinggi sebesar 38 persen pada Mei 2023, seiring negara tersebut melakukan reformasi sebagai bagian dari program dana talangan Dana Moneter Internasional. Namun, inflasi telah melambat selama beberapa bulan terakhir.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Tiongkok menambahkan Komite Koordinasi Rencana Tahunan telah menyetujui sekitar 1,22 triliun rupee (USD4,39 miliar) untuk belanja pembangunan sektor publik selama tahun fiskal berikutnya, lebih rendah dari 2,8 triliun rupee (USD10 miliar) yang diminta oleh kementerian karena alasan fiskal.