Pemerintah Diminta Pelototi Inflasi Inti untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, inflasi sepanjang 2023 sebesar 2,61 persen yang merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir bukanlah hal yang harusnya dinarasikan oleh pemerintah.
 
"Lihat inflasi inti hanya 1,8 persen. Ini mencerminkan daya beli yang semakin turun, tidak ada peningkatan pendapatan disitu sehingga orang menahan untuk belanja," ucap Abdul Manap saat dihubungi Selasa, 2 Januari 2024.
 
Apabila dibandingkan dengan tahun lalu sebelum adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Abdul Manap menyebut angka inflasi masih di sekitar 3,1 persen. "Artinya kita terjadi penurunan pendapatan disitu," ungkap dia.
 
Dengan inflasi tersebut, ia berharap daya beli masyarakat menjadi kuat karena inflasi dari sisi konsumen inilah yang menjadi kontributor utama terhadap pembentukan pertumbuhan.
 
"Karena 55 persen PDB kita ditopang oleh konsumsi, kalau inflasi tinggi tapi inflasi intinya rendah artinya dorongan untuk mendorong pertumbuhan itu tidak besar," tutur Abdul Manap.

Baca juga: Inflasi di Bawah Ekspektasi Beri Ruang BI Pangkas Suku Bunga
 

Banyak pekerja terpaksa 'makan tabungan'

 
Menurut Abdul Manap, dengan inflasi 2,61 persen ini juga tidak bisa menghindari masyarakat kalangan menengah ke bawah yang terpaksa melakukan 'makan tabungan' di tahun ini.
 
Hal itu terjadi karena ia menilai fenomena seperti itu karena kebanyakan pekerja di Indonesia bekerja pada sektor service atau pelayanan dan jasa.
 
"Jasa ini kan tidak bisa langsung tiba-tiba membuat inflasi naik. Untuk kompromisasi itulah kita akan mengurangi tabungan kita untuk menutupi kenaikan dari harga tadi, repotnya kan apa yang seperti ini tidak dinarasikan dengan baik," imbuh dia.