Dirut PT PP Novel Arsyad Dipanggil KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk Novel Arsyad hari ini, 16 Oktober 2023. Arsyad bakal diperiksa terkait dugaan rasuah pembangunan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

"(Pemeriksaan) bertempat di gedung Merah Putih KPK," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 16 Oktober 2023.

Penyidik KPK juga memanggil pihak swasta Johanes Christian Nahumury hari ini. Keduanya diharapkan dapat memenuhi panggilan penyidik KPK.

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sudah ada tersangka yang ditetapkan, tapi, identitasnya belum dibeberkan ke publik.

Pengembangan ini merupakan rentetan perkara yang sebelumnya menjerat Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, Edy Wahyudi; Direktur Utama PT Arsigraphi, Sugiharto; dan Direktur Utama PT Permata Nirwana Nusantara sekaligus Direktur PT Duta Mas Indah, Heri Sukamto.

Kasus itu berawal dari adanya usul renovasi Stadion Mandala Krida pada 2012. Usai ada usulan itu, Edy diduga langsung menunjuk perusahaan Sugiharto untuk mengerjakan proyek itu. Dari penunjukan itu Sugiharto meminta anggaran Rp135 miliar untuk lima tahun kontrak kerja.

Salah satu proyek yang dikerjakan adalah pemasangan bahan penutup atap stadion. Edy diduga menentukan sepihak merek yang bahan penutup atap itu.

Sementara itu, Heri diduga memulai persekutuan jahat ini pada 2016. Dia diduga melakukan pertemuan dengan beberapa anggota panitia lelang untuk mendapatkan jalur khusus agar menjadi kontraktor dalam pengerjaan beberapa proyek di Stadion Mandala Krida.

Panitia lelang langsung menyampaikan permintaan Heri itu kepada Edy. Tanpa basa-basi, Edy langsung menyetujui permintaan itu tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Perusahaan Heri akhirnya mendapatkan lelang. Sejumlah kejanggalan ditemukan KPK dari proyek yang dikerjakan Heri di Stadion Mandala Krida. Salah satunya banyak pekerja yang tidak memiliki sertifikat keahlian.