Jakarta: Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji diatur sebesar 70 banding 30. Biaya haji sebesar 70 persen dibayar jemaah. Sedangkan 30 persen sisanya dibayar dari nilai manfaat.
Nilai manfaat adalah imbal hasil dari pengelolaan/optimalisasi keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Langkah ini tidak populer dan kami harus ambil semata untuk keberlanjutan dana haji," ujar Menag dalam acara Rapat Kerja Tahun 2023 BPKH di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Menag menyebut beberapa tahun terakhir, rasio nilai manfaat terhadap total biaya haji semakin tinggi. Pada 2010, nilai manfaat hanya menyumbang 12,91 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setara dengan Rp4,5 juta.
Namun angka rasio itu, ujar Menag, terus naik hingga puncaknya pada 2022 sebesar 59,21 persen atau setara dengan Rp57,9 juta. Artinya, kata dia, jemaah hanya terbebani pembayaran sebesar 40,79 persen atau Rp39,9 juta dari total biaya yang harus dibayarkan untuk berangkat haji sebesar Rp97,8 juta. Sisanya dibayarkan dari perolehan nilai manfaat BPKH.
"Menurut kami hal ini merupakan perilaku yang kurang sehat. Seharusnya, jemaah yang berangkat membayar dengan presentase yang lebih besar," ucap Menag.
Menag meyakini apabila jemaah hanya membayar persentase yang kecil, dalam beberapa tahun mendatang, jemaah akan mengalami kenaikan pembayaran biaya haji secara tajam. Sebab, nilai manfaat sudah tidak dapat lagi menopang BPIH.
Untuk penyelenggaraan haji tahun 2024, rasio nilai manfaat terhadap BPIH, ujar Menag, sudah mulai dirasionalisasi. Dari semula 44,68 persen pada 2023 menjadi 40 persen untuk 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan BPKH mengelola dana yang besar yakni Rp165 triliun. Ia meminta agar BPKH hati-hati. Presiden mengingatkan agar jangan sampai dana umat salah diinvestasikan.
"
Gede banget, dana yang dikelola jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," kata Presiden.
Streaming