KSP: Pemerintah Telah Revitalisasi 16.167 Sekolah Sepanjang 2025

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan M Qodari memaparkan capaian program prioritas nasional hasil kompilasi laporan resmi 20 kementerian lembaga per 2 Maret 2026. Salah satunya, progres revitalisasi satuan pendidikan. 

Qodari menyebut pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan sepanjang 2025. Jumlah itu melampaui target awal sebesar 10.440 satuan pendidikan. 

"Untuk sekolah vokasi, 2.026 satuan pendidikan telah direvitalisasi dengan capaian 97 persen," kata Qodari dalam Breaking News Metro TV, Rabu, 4 Maret 2026.

Qodari menyebut program ini memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Fokus pada ruang kelas, fasilitas belajar, dan lingkungan sekolah. Program berjalan sesuai target yang ditetapkan. 

Ia melanjutkan, tahun ini dialokasikan 11.744 satuan pendidikan dengan pagu Rp14,06 triliun. Pemerintah juga mengusulkan tambahan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 89,49 triliun. 

"Usulan ini bertujuan mempercepat revitalisasi hingga 60.000 satuan pendidikan tambahan," ujar Qodari. 

Menurutnya, program ini mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Revitalisasi menjadi bagian penguatan sumber daya manusia (SDM) nasional. Revitalisasi dilakukan secara bertahap dan terukur. Fokus pada perbaikan sarana dan prasarana belajar. Pemerintah menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan daerah. Program ini memperkuat pemerataan kualitas pendidikan. Dukungan anggaran disiapkan sesuai mekanisme resmi. 

Ilustrasi sekolah. Dok. MI

Pelaksanaan dikawal agar tepat sasaran. Dana revitalisasi tidak lagi dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan langsung oleh Kemendikdasmen. Dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola dengan partisipasi masyarakat. 

Sementara itu, pelaksanaan teknis oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan masyarakat, didampingi tim teknis perencana dan pengawas sebanyak 7-10 orang. Kemudian, pelaksana pembangunan sebanyak 20-30 orang per satuan pendidikan.

Pemerintah akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Diperkirakan potensi menyerap tenaga kerja sebanyak 646.680 orang untuk pengerjaan swakelola 16.167 satuan pendidikan. 

"Asumsi setiap satuan pendidikan menyerap estimasi 40 orang tenaga kerja," ungkap Qodari.