Serangan Amerika Serikat dan Israel di wilayah pemukiman penduduk Iran. Foto: ANTARA/Anadolu/py.
Indonesia Dinilai Harus Pertegas Sikap Tanpa Keluar dari BoP
Fachri Audhia Hafiez • 4 March 2026 18:32
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Indonesia tidak serta-merta keluar dari Board of Peace (BoP) dalam menyikapi eskalasi di Timur Tengah. Dia menilai saat ini terpenting terkait sikap Indonesia.
"Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," ujar Idrus melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 Maret 2026.
Idrus menyoroti desakan sejumlah pihak yang meminta Indonesia mundur dari forum BoP. Menurutnya, keluar dari forum internasional bukanlah solusi cerdas dalam diplomasi.
Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar itu menilai kehadiran Indonesia di BoP justru harus dimanfaatkan untuk menyuarakan sikap jernih dan berwibawa. Bukan sekadar menjadi penonton pasif.
“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasasila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” tegas Idrus.
.jpg)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Lebih lanjut, Idrus mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran pelopor sebagai pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan meredam eskalasi perang. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar sebagai negara muslim terbesar dan anggota G20 untuk menjadi mediator yang kredibel di tingkat global.
“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan,” kata Idrus.
Dia juga mengingatkan agar setiap langkah diplomasi tetap berpijak pada amanat Pembukaan UUD 1945 dan hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia berharap Indonesia tetap menjadi jembatan perdamaian yang efektif di tengah benturan kepentingan blok-blok global.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com