Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR
Rerie: Perlu Intervensi Tepat untuk Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah
Achmad Zulfikar Fazli • 2 July 2026 16:14
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan angka anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi bersama. Perlu intervensi tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," kata Rerie dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Juli 2026.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026, mencatat, 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.913.633 anak belum pernah sekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujar Rerie.
Menurut Rerie, upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalahnya. Dia mendorong optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, serta political will dari para pemangku kepentingan untuk segera mengatasi persoalan tersebut.
"Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tegas Rerie.
.jpg)
Ilustrasi belajar mengajar di sekolah. Foto- dok MI
Rerie mengatakan program pendidikan kesetaraan non-formal, seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja harus menjadi prioritas. Lulusan program tersebut harus dibekali kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan kewirausahaan.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari total 86,34 persen anak yang mengenyam pendidikan SLTA, 33,21 persen terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi dan akses.
"Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," ujar Rerie.