Sekolah Rakyat Berasrama Gratis, Strategi Perluas Akses Pendidikan Inklusif

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) di 34 provinsi pada Senin, 12 Januari 2026, sebagai bagian dari program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama, di mana seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar siswa ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Dalam peresmian di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Presiden menegaskan Sekolah Rakyat berasrama gratis menjadi instrumen negara untuk memperluas akses pendidikan dasar yang merata dan inklusif.

Kenyataannya, kesenjangan pendidikan di Indonesia masih sangat miris. Banyak anak dari keluarga kurang mampu sulit mengakses pendidikan bermutu karena biaya sekolah, transportasi, gizi, dan perlengkapan yang tinggi. Tingkat pendidikan, kualitas guru, dan fasilitas sekolah di daerah terpencil pun jauh tertinggal dibandingkan kota besar.

Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan strategis, memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terbawah. Dengan sistem berasrama, siswa dapat belajar lebih fokus tanpa terbebani persoalan biaya harian.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha, menilai kehadiran SR menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi ketimpangan pendidikan. "Pendidikan adalah instrumen paling rasional untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat ditempatkan sebagai terobosan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin memiliki akses pendidikan berkualitas," ujar Prof. Achmad, dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Januari 2026.

Ia menambahkan, model berasrama juga membantu pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental tangguh siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu.



Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Achmad Tjachja Nugraha. Foto: ist.
 

 

Program Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 15.954 siswa

Hingga Januari 2026, program Sekolah Rakyat telah menampung sekitar 15.954 siswa dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Anggaran program pada 2025 mencapai Rp7 triliun, digunakan untuk operasional, fasilitas, dan dukungan pendidikan. Pemerintah menyiapkan anggaran lebih besar pada 2026 untuk memperluas program ini.

Prof. Achmad menekankan, keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, termasuk kualitas tenaga pendidik, relevansi kurikulum, tata kelola yang transparan, serta koordinasi lintas sektor.

"Pendidikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tidak bisa dilepaskan dari isu kesehatan, gizi, dan lingkungan sosial. Pendekatan terintegrasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberlanjutan program," tambah dia.

Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, sebuah langkah strategis yang memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan anggaran berkelanjutan. Menurut Prof. Achmad, jika dijalankan konsisten, program ini bukan hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sosial jangka panjang untuk membentuk generasi tangguh yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial.

"Sekolah Rakyat perlu dipandang sebagai terobosan dan investasi sosial jangka panjang yang hasilnya tidak bisa diharapkan secara instan," ujar dia.

Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana transfer pengetahuan, tetapi juga ruang membangun karakter, mental, dan motivasi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan dukungan penuh negara, program ini diharapkan menjadi fondasi generasi unggul yang percaya diri, kreatif, dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa.