AS Resmi Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

Jakarta: Amerika Serikat resmi keluar dari World Health Organization (WHO) pada Kamis, 22 Januari 2026, setelah setahun peringatan bahwa langkah tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan publik di AS maupun global.

Pemerintah AS menyatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan penilaian terhadap kegagalan WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Proses penarikan ini diawali melalui perintah eksekutif 14155 yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 20 Januari 2025.

Langkah ini mencakup penghentian seluruh pendanaan pemerintah AS untuk WHO, penarikan personel dan kontraktor AS dari kantor pusat WHO di Jenewa serta seluruh kantor regional, serta penghentian ratusan bentuk keterlibatan AS dengan WHO.

AS juga menghentikan partisipasi resminya dalam berbagai komite, badan kepemimpinan, struktur tata kelola, dan kelompok kerja teknis yang disponsori WHO.

WHO sendiri merupakan badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengoordinasikan respons terhadap isu dan darurat kesehatan publik internasional. Niat AS untuk keluar dari WHO sudah lama menjadi agenda pemerintahan Trump.

Banyak kalangan kesehatan menilai langkah ini berpotensi membawa konsekuensi serius bagi sistem kesehatan global.

"Intinya, keluar dari WHO membuat rakyat Amerika dan dunia menjadi kurang aman," ujar Dr. Tom Frieden, Presiden dan CEO organisasi kesehatan Resolve to Save Lives sekaligus mantan Direktur Centers for Disease Control and Prevention (CDC), mengutip TIME.

Lantas, apa dampak keluarnya negara adidaya tersebut bagi dunia? Berikut penjelasannya.
 

AS Hengkang Sebabkan Krisis Pendanaan di WHO

Presiden AS, Donald Trump. (EPA-EFE/NEIL HALL)

Dampak paling nyata dan mendesak dari keputusan ini adalah munculnya krisis pendanaan besar-besaran dalam tubuh WHO.

Hilangnya kontribusi sebesar 22% dari Amerika Serikat yang merupakan donor terbesar terhadap badan tersebut—yang mencakup lebih dari US$261 juta dalam iuran wajib untuk 2024–2025, ditambah pendanaan sukarela sekitar 12–15% dari total anggaran WHO—telah mengguncang stabilitas operasional organisasi tersebut.

Sebagai konsekuensinya, WHO memangkas setengah dari tim manajemennya, menurunkan skala kerja, dan mengurangi anggaran pada berbagai lini program. Sejumlah inisiatif kesehatan penting terancam terhambat, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low- and middle-income countries/LMICs).

Survei WHO terhadap 108 negara LMIC pada Maret 2025 menunjukkan bahwa pemangkasan pendanaan telah mengakibatkan penurunan layanan kritis—termasuk perawatan ibu, imunisasi, kesiapsiagaan darurat kesehatan, serta pemantauan penyakit—hingga 70% di beberapa negara.

"Pemotongan bantuan yang mendadak dan tidak direncanakan telah menghantam banyak negara dengan keras, merenggut nyawa, dan membahayakan capaian kesehatan yang diperjuangkan selama bertahun-tahun," ujar Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.
 

Melemahkan Kesiapan Menghadapi Penyakit Kronis

Foto: WHO

Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan jutaan penduduk dunia, tetapi juga memperlemah sistem deteksi dini wabah seperti COVID-19 yang selama ini bergantung pada kerja sama internasional yang difasilitasi WHO.

Melansir TIME, tanpa kehadiran AS, WHO kehilangan akses langsung ke jaringan dan kapasitas CDC, yang selama ini menjadi mitra utama dalam pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data.

Puluhan peneliti CDC yang sebelumnya ditugaskan di WHO akan ditarik pulang, sehingga mengganggu pertukaran informasi terkait ancaman penyakit baru dan kronis di berbagai belahan dunia.

“Ada banyak tempat yang tidak dapat dijangkau—karena alasan keamanan maupun politik. WHO menyediakan ruang di mana negara-negara yang bahkan tidak sepakat dalam hal lain pun masih bisa berdiskusi,” ujar Frieden, dikutip dari TIME.

Para ahli menilai bahwa WHO merupakan platform netral yang memungkinkan negara-negara—termasuk yang memiliki ketegangan politik—untuk bekerja sama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, hingga kanker.

Program-program edukasi, skrining dini, serta advokasi gaya hidup sehat yang dirancang WHO bersama negara anggota dapat terhambat akibat ketimpangan dukungan politik dan teknis pascakepergian AS.

Berbagai program penanggulangan penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan HIV/AIDS, serta inisiatif kesehatan ibu-anak dan tanggap darurat di wilayah rentan, kini berada dalam risiko kekurangan dana.

Pemangkasan anggaran tersebut dapat menghambat kemampuan WHO dalam menjalankan misinya secara efektif dan memperlambat pencapaian target-target kesehatan global.
 

Baca Juga: WHO Sebut 18.500 Warga Gaza Masih Butuh Evakuasi Medis Mendesak

 

Apa Dampaknya untuk Warga Amerika?

Ilustrasi malaria. (CDC/Wikimedia Commons)

Keluarnya Amerika Serikat dari WHO bukan hanya berdampak global, tetapi juga membawa risiko langsung terhadap kesehatan warga negaranya sendiri.

Salah satu risiko utama adalah hilangnya akses AS terhadap basis data WHO yang memantau perubahan strain virus influenza.

Data ini selama ini digunakan untuk menyusun komposisi vaksin flu musiman. Tanpa akses tersebut, risiko ketidaktepatan vaksin meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan lonjakan kasus rawat inap dan kematian, terutama di kalangan lansia.

Salah satu dampak langsung adalah hilangnya akses terhadap database WHO mengenai mutasi virus influenza. Selama ini, informasi tersebut digunakan untuk menyusun komposisi vaksin flu musiman di AS. Tanpa pembaruan itu, risiko ketidaktepatan vaksin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan kasus rawat inap dan kematian akibat flu, terutama di kalangan lansia.

“Saat ini saja sekitar 30.000 orang lansia di AS meninggal tiap tahun akibat komplikasi flu. Tanpa vaksin yang tepat, jumlah itu bisa naik,” ucap Dr. Ashish Jha, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brown, melansir TIME.

Selain itu, AS juga kehilangan akses terhadap sistem pemantauan penyakit global yang mencakup ancaman baru dan lama. Tanpa sistem ini, AS akan lebih rentan terhadap wabah dari luar negeri yang menyebar tanpa peringatan dini.

Secara geopolitik, AS juga kehilangan peran strategis dalam diplomasi kesehatan global. Selama ini, dukungan terhadap program WHO seperti penyediaan vaksin, air bersih, dan gizi anak tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik AS dengan negara-negara berkembang.

Jika AS menghentikan kontribusi ini, maka negara lain seperti Tiongkok dan Rusia dapat mengisi kekosongan tersebut, sekaligus memperluas pengaruh mereka.

Dengan demikian, keputusan keluar dari WHO berpotensi melemahkan perlindungan kesehatan domestik serta posisi global AS dalam tatanan kesehatan internasional.

“Amerika tidak bisa menghadapi ancaman penyakit sendiri. Kita membutuhkan WHO yang efektif, bukan hanya untuk menjaga dunia tetap aman, tetapi juga untuk menjaga keselamatan warga AS,” kata Jha.