Pemimpin Junta Myanmar Abaikan Kritik Internasional soal Pemilu

Naypyidaw: Pemimpin Junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menepis kritik internasional terhadap pemilu umum di negara yang dilanda perang tersebut, ketika putaran terakhir pemungutan suara digelar pada Minggu kemarin, dengan partai yang didukung militer telah mengamankan mayoritas kursi dalam putaran-putaran sebelumnya.

Dikutip dari Times Live, Senin, 26 Januari 2026, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) telah memenangkan 193 dari 209 kursi di majelis rendah dan 52 dari 78 kursi di majelis tinggi setelah dua putaran pemilu yang digelar pada 28 Desember dan 11 Januari.

Tingkat partisipasi pemilih sekitar 55 persen pada setiap putaran, jauh lebih rendah dibandingkan sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015.

Kelompok-kelompok oposisi utama tidak ikut serta dalam pemilu di tengah perang saudara yang dipicu kudeta militer pada 2021 yang membawa militer kembali berkuasa. Kelompok HAM PBB dan pemerintah Inggris mengecam pemilu ini sebagai sandiwara untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan militer.

Malaysia, yang tahun lalu menjadi ketua ASEAN, menyatakan tidak akan mengakui hasil pemilu tersebut.

“Diakui atau tidak oleh komunitas internasional, kami tidak memahami sudut pandang mereka. Pengakuan yang kami butuhkan adalah suara rakyat,” kata Min Aung Hlaing kepada wartawan pada Minggu.

Militer bersikeras bahwa pemilu berlangsung tanpa paksaan dan mendapat dukungan publik.

Tingkat Partisipasi Rendah

Pada Minggu, pemilih memberikan suara di sekitar 60 kota/kabupaten, termasuk di kota besar Yangon dan Mandalay. Dengan mengenakan pakaian sipil, Min Aung Hlaing terlihat menemui para pemilih di sebuah tempat pemungutan suara di Mandalay dalam suasana yang tampak santai, menurut foto-foto media domestik.

Jenderal berusia 69 tahun yang juga menjabat presiden sementara itu dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya di pucuk pimpinan angkatan bersenjata, dan kemungkinan akan beralih sepenuhnya ke peran politik, kata sebuah sumber.

Saat ditanya mengenai peran dirinya dalam pemerintahan mendatang, Min Aung Hlaing mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan. “Setelah parlemen bersidang, mereka memiliki prosedur dan mekanisme sendiri untuk pemilihan,” katanya.

Meski junta menggambarkan pemilu sebagai sukses meski tingkat partisipasi rendah, sejumlah warga di kota-kota terbesar Myanmar mengatakan kepada Reuters bahwa suasana diliputi ketakutan dan banyak yang merasa terpaksa memilih untuk menghindari kemungkinan penangkapan atau pembalasan.

Seorang warga Yangon mengatakan tempat pemungutan suara di lingkungan tempat tinggal perwira militer dan keluarga mereka tampak ramai, tetapi hanya sedikit pemilih yang terlihat di wilayah lain.

Kudeta Militer Myanmar

Militer merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara yang miskin itu melalui kudeta dini hari pada 1 Februari 2021, menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Politisi berusia 80 tahun itu masih ditahan, dan seperti sejumlah kelompok oposisi lainnya, partainya National League for Democracy (NLD) telah dibubarkan oleh junta.

Pertempuran terus berlangsung sepanjang masa kampanye dan pemungutan suara sebelumnya di berbagai wilayah Myanmar, termasuk serangan udara di sekitar kawasan sipil di negara bagian perbatasan seperti Rakhine, Shan, dan Kayin.

USDP, yang dibentuk pada 2010 dan memerintah selama lima tahun setelah berakhirnya pemerintahan militer sebelumnya, dipimpin oleh seorang brigadir jenderal purnawirawan dan diisi banyak mantan perwira tinggi.

Militer Myanmar, yang telah memerintah negara itu selama lima dari enam dekade terakhir, tampaknya tidak memiliki niat nyata untuk menarik diri dari peran politiknya.

“Alih-alih menyelesaikan krisis yang kini memasuki tahun kelima, pemilu ini justru kemungkinan besar akan memperkuat cengkeraman militer atas kekuasaan, dengan kecil peluang untuk memulihkan legitimasi domestik atau memperbaiki posisi Myanmar di mata mitra Barat,” kata Kaho Yu, analis utama Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft.

Dengan menggunakan undang-undang perlindungan pemilu, junta telah mendakwa lebih dari 400 orang karena mengkritik dan menghambat proses pemilu, menurut media pemerintah.

Baca juga:  Myanmar Gelar Pemilu Putaran Terakhir, Partai Pro-Militer Diprediksi Menang Telak