Anggaran Bencana Cair Rp268 Miliar, Desa Rusak Total Segera Direlokasi

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, Tito juga menyampaikan terkait bantuan dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

"Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Kami sudah cek, Pak. Tiga hari langsung masuk (ke daerah terdampak)," kata Tito dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dilansir Antara, Senin, 15 Desember 2025.
 

Selain dukungan anggaran dari pusat, Tito juga mengapresiasi tingginya solidaritas antardaerah. Sejumlah pemerintah daerah membantu wilayah terdampak dengan memanfaatkan sisa anggaran daerah, yang totalnya mencapai Rp46 miliar. 

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian yang dikirim langsung ke kabupaten/kota paling parah, seperti Tamiang dan Tapanuli Tengah.

"Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp46 miliar Pak, diberikan langsung," ujar Tito.

Dalam aspek pemulihan, Mendagri melaporkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang harus direlokasi permanen karena kondisinya tidak lagi aman akibat longsor dan kerusakan lingkungan.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: BPMI Sekretariat Presiden.

"Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak," tutur Tito.

Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan masyarakat, pemerintah pusat bekerja sama dengan bupati setempat untuk menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru di lokasi relokasi.

Tito juga menyampaikan bahwa posko pelayanan telah dibentuk dengan sembilan tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis. Ia juga mendorong kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan dokumen penting lainnya, seperti sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.