Program Padat Karya Pascabencana Dinilai Diperlukan

Jakarta: Ketua Fraksi Golkar DPR, M Sarmuji, mendorong pemerintah untuk segera mengoptimalkan program padat karya bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabencana.

“Masyarakat terdampak bencana perlu diberikan upah untuk memperbaiki lingkungannya sendiri. Dengan begitu, rakyat tidak hanya terbantu secara fisik, tetapi juga memperoleh penghasilan pascabencana,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Desember 2025.

 

Menurut Sarmuji, bantuan logistik dan tanggap darurat saja tidak cukup untuk memulihkan kondisi psikologis dan finansial warga. Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki sumber penghasilan agar dapat bangkit secara mandiri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menjelaskan bahwa program padat karya dapat difokuskan pada sejumlah kegiatan. Mulai dari pembersihan puing-puing sisa bencana, perbaikan fasilitas umum, normalisasi saluran air, hingga rehabilitasi permukiman.

Ia menekankan bahwa skema ini efektif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi sulit. Melalui padat karya, negara hadir tidak hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat.

"Padat karya pascabencana adalah solusi yang manusiawi dan produktif. Rakyat diberdayakan, bukan sekadar menunggu bantuan. Ini penting untuk memulihkan martabat dan kepercayaan diri masyarakat terdampak," ujar Sarmuji.



Sarmuji berharap ada koordinasi cepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran. Ia meminta agar rancangan program dibuat fleksibel sesuai dengan kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah terdampak.

Fraksi Golkar memandang pendekatan ini sejalan dengan prinsip gotong royong dan keadilan sosial. Dengan keterlibatan langsung warga, proses pemulihan wilayah pascabencana diharapkan bisa berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.