Dewan Keamanan PBB Soroti Dampak Pengakuan Israel terhadap Somaliland

New York: Sebagian besar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keputusan Israel mengakui Somaliland dalam sebuah pertemuan darurat yang digelar menyusul langkah tersebut. Sejumlah negara memperingatkan bahwa keputusan itu berpotensi membawa dampak serius, termasuk bagi warga Palestina di Gaza.

Amerika Serikat (AS) menjadi satu-satunya anggota dari 15 negara DK PBB yang tidak secara terbuka mengecam pengakuan Israel terhadap wilayah Somalia yang memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak tersebut. Meski demikian, Washington menegaskan posisinya terkait Somaliland tidak mengalami perubahan.

Dalam sidang di New York pada Senin, 29 Desember 2025, Duta Besar Somalia untuk PBB Abu Bakr Dahir Osman mendesak DK PBB menolak tegas apa yang ia sebut sebagai “tindakan agresi” Israel. Menurutnya, langkah itu tidak hanya berisiko memecah belah Somalia, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah.

Osman secara khusus menyatakan kekhawatiran bahwa pengakuan tersebut dapat digunakan untuk mendorong rencana Israel memindahkan secara paksa “penduduk Palestina dari Gaza ke wilayah barat laut Somalia."

“Tindakan yang sepenuhnya mengabaikan hukum dan moralitas ini harus dihentikan sekarang,” tegasnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 30 Desember 2025.

Pertemuan darurat itu digelar setelah Israel pada pekan lalu menjadi negara pertama dan satu-satunya yang secara resmi mengakui Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat.

AS Bela Israel di PBB

Wakil Perwakilan Tetap AS untuk PBB, Tammy Bruce, mengatakan kepada dewan bahwa “Israel memiliki hak yang sama untuk menjalin hubungan diplomatik seperti negara berdaulat lainnya”.

Namun, ia menambahkan bahwa Amerika Serikat “tidak memiliki pengumuman apa pun terkait pengakuan AS atas Somaliland, dan tidak ada perubahan dalam kebijakan Amerika”.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Israel untuk PBB, Jonathan Miller, menegaskan bahwa keputusan negaranya “bukan langkah bermusuhan terhadap Somalia dan tidak menutup kemungkinan dialog di masa depan antara para pihak."

“Pengakuan bukanlah tindakan pembangkangan. Ini adalah sebuah peluang,” ujar Miller.

Penolakan Global atas Pengakuan

Sejumlah negara lain menyampaikan keprihatinan atas langkah Israel, termasuk dampaknya terhadap rakyat Palestina. 

Utusan Liga Arab untuk PBB, Maged Abdelfattah Abdelaziz, yang berbicara atas nama 22 negara anggota, menyatakan penolakan terhadap “setiap langkah yang timbul dari pengakuan tidak sah ini yang bertujuan memfasilitasi pemindahan paksa rakyat Palestina atau memanfaatkan pelabuhan Somalia utara untuk pendirian pangkalan militer”.

Wakil Duta Besar Pakistan untuk PBB, Muhammad Usman Iqbal Jadoon, menyebut pengakuan Israel sebagai “tidak sah dan sangat mengkhawatirkan”, terutama karena dilakukan “di tengah rujukan Israel sebelumnya terhadap Somaliland sebagai tujuan deportasi warga Palestina, khususnya dari Gaza”.

Tiongkok dan Inggris termasuk di antara anggota tetap DK PBB yang menolak langkah tersebut. Utusan Tiongkok untuk PBB, Sun Lei, menegaskan negaranya “menentang setiap tindakan yang memecah belah” wilayah Somalia.

“Tidak ada negara yang seharusnya membantu atau mendukung kekuatan separatis di negara lain demi kepentingan geopolitik mereka sendiri,” ujarnya.

Sejumlah negara non-anggota DK PBB juga meminta kesempatan berbicara. Duta Besar Afrika Selatan untuk PBB, Mathu Joyini, menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap “kedaulatan dan keutuhan wilayah” Somalia sesuai hukum internasional, Piagam PBB, dan akta pendirian Uni Afrika.

Perdebatan dengan Isu Palestina

Selain membela keputusan Israel, perwakilan AS juga membandingkan pengakuan terhadap Somaliland dengan pengakuan atas Palestina, yang telah diakui oleh lebih dari 150 negara anggota PBB.

“Sejumlah negara, termasuk anggota dewan ini, secara sepihak mengakui negara Palestina yang tidak pernah ada, namun tidak ada pertemuan darurat yang digelar,” kata Bruce, seraya mengkritik apa yang ia sebut sebagai “standar ganda” DK PBB.

Namun, perbandingan tersebut ditolak oleh Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar. Ia menegaskan bahwa “Palestina bukan bagian dari negara mana pun. Wilayah itu merupakan daerah pendudukan ilegal… Palestina juga berstatus sebagai negara pengamat di organisasi ini.”

“Somaliland, di sisi lain, merupakan bagian dari negara anggota PBB, dan pengakuannya bertentangan dengan Piagam PBB,” tambahnya.

Republik Somaliland memproklamasikan pemisahan diri dari Somalia pada 1991, menyusul perang saudara yang terjadi di bawah kepemimpinan militer Siad Barre.

Baca juga:  Mesir Minta Uni Afrika Bertindak atas Pengakuan Israel terhadap Somaliland