Editorial MI: Tragedi Sepatu Sempit Mengusik Nurani

NEGERI ini teramat rindu untuk berlari kencang demi sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berbagai hal telah disiapkan untuk menuntaskan kerinduan tersebut, mulai dari menggencarkan pembangunan infrastruktur dan beragam sarana-prasarana lainnya.

Tidak ada yang salah dengan pembangunan fisik. Sudah seharusnya rumah besar bernama Indonesia memiliki fondasi kokoh demi bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang telah lebih dulu memahat peradaban.

Namun, ketika kita tengah berupaya mewujudkan mimpi, sebuah realitas pahit datang menyapa. Seorang remaja di Kalimantan Timur meninggal dunia setelah mengalami sakit kaki bengkak karena berawal dari penggunaan sepatu yang terlampau sempit. Mandala Rizky Syahputra, 16, siswa kelas 2 SMKN 4 Samarinda, mengembuskan napasnya yang terakhir pada Jumat, 24 April 2026.

Mandala berasal dari keluarga yang cenderung berkekurangan. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa ibu Mandala memohon pinjam uang ke sekolah untuk biaya berobat. Pihak sekolah menyanggupi permohonan sebesar Rp1.100.000 untuk pengobatan Mandala yang tengah mengalami kaki lemas dan bengkak. Almarhum tidak dibawa berobat dengan memakai fasilitas BPJS Kesehatan karena pihak orangtua menyampaikan ada tunggakan Rp2.400.000.

Fakta buram ini terasa sungguh menyakitkan, seorang pelajar terpaksa memakai sepatu yang terlalu sempit hingga mengakibatkan kakinya bengkak. Saat hendak mendapatkan pengobatan, kondisi ekonomi keluarga menjadi hambatan. Meski sempat menjalani perawatan, nyawa sang pelajar tidak dapat diselamatkan.

Bagi bangsa yang ingin berlari kencang, tragedi ini menjadi coreng sekaligus alarm bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Masalah sepatu kekecilan ini tidak boleh terjadi dan jangan sampai terulang kembali.


Ilustrasi meninggal. Medcom

Para pemangku kepentingan patut disadarkan bahwa kesejahteraan rakyat pantang diabaikan. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Ironisnya, di saat sebagian rakyat masih bergulat dengan persoalan hidup dan mati, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru terseret polemik anggaran yang dinilai mencederai akal sehat. Gubernur Rudy Mas’ud kini menghadapi langkah konstitusional berupa hak angket dari DPRD setempat.

Penyelidikan ini dipicu oleh temuan alokasi anggaran renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar mulai dari kursi pijat seharga ratusan juta, akuarium air laut, hingga biaya binatu yang fantastis di tengah kebijakan efisiensi daerah.

Di satu sisi, kita melihat anggaran miliaran rupiah mengalir untuk kemewahan domestik penguasa. Di sisi lain, seorang anak bangsa meregang nyawa hanya karena sepatu yang sempit dan tunggakan BPJS yang tak seberapa bagi kas daerah.

Anggaran Rp25 miliar untuk renovasi satu rumah jabatan setara dengan melunasi tunggakan BPJS bagi ribuan warga miskin di Kalimantan Timur yang berada di ambang maut serupa Mandala.

Peristiwa ini mengajak kita untuk sejenak terbangun. Kerinduan menjadi bangsa besar dan mampu berlari kencang harus terus dipelihara. Namun, di saat yang sama, mimpi itu hanya akan tercipta apabila para pejabat di negeri ini benar-benar serius dalam mengasuh Indonesia, memastikan tidak ada rakyat kecil yang tertinggal dalam kebutuhan paling mendasar untuk hidup.