Bencana Sumatra-Aceh, Pemerintah Diminta Siapkan Paket Pemberdayaan Masyarakat

Jakarta: Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tak cukup mengandalkan kebijakan ekonomi. Pemerintah juga harus menyiapkan paket pemberdayaan masyarakat.

“Ada dua hal besar yang wajib disiapkan pemerintah. Selain kebijakan ekonomi, paket pemberdayaan masyarakat harus segera disusun oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat ( Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin),” ujar Abdul Rahman dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

Dia menilai bencana besar seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatra tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi memukul sektor sosial, usaha mikro, mata pencaharian, hingga kesejahteraan dasar warga. Menurut dia, program pemberdayaan masyarakat jangan hanya bersifat administratif atau pengiriman surat.

“Bencana memengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, Cak Imin tidak cukup hanya bersurat. Ia harus memimpin penyusunan kebijakan pemberdayaan yang konkret, yang bisa langsung diterjemahkan kementerian dan pemerintah daerah,” tegas dia.

Menurut dia, Menko Pemberdayaan Masyarakat harus memastikan seluruh kementerian teknis, mulai dari UMKM, sosial, hingga ketenagakerjaan, bergerak dalam kerangka kebijakan yang sama untuk mempercepat pemulihan. Dia menekankan paket pemberdayaan masyarakat pascabencana harus menjadi instrumen utama dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga, memperbaiki mata pencaharian warga, dan memulihkan kegiatan usaha.

“Paket pemberdayaan ini harus berjalan paralel dengan paket kebijakan ekonomi. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Menteri koordinator memiliki peran sentral untuk memastikan semua kementerian bekerja dalam satu arah,” jelas dia.
 

Baca Juga:  Aceh Darurat Banjir, 7 Bupati Menyerah

Banjir melanda Aceh. Foto: Istimewa

Abdul Rahman menambahkan pemerintah daerah membutuhkan panduan dan dukungan yang jelas untuk menggerakkan program-program pemberdayaan, mulai dari bantuan modal, pelatihan usaha, rehabilitasi aktivitas produktif, hingga skema padat karya.

“Pemerintah pusat harus hadir melalui kebijakan yang operasional, bukan sekadar instruksi. Koordinasi yang kuat di bawah Menko menjadi kunci keberhasilan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak,” kata dia.

Dia berharap pemerintah bergerak cepat agar pemulihan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperkuat kembali ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat di tiga wilayah tersebut.