Aceh Darurat Banjir, 7 Bupati Menyerah

Aceh: Situasi darurat bencana di Provinsi Aceh kian memprihatinkan. Sebanyak tujuh pemerintah kabupaten secara resmi menyatakan ketidaksanggupan menangani dampak banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah mereka sejak akhir November 2025.

Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui surat yang meminta intervensi langsung dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat. Ketujuh kabupaten tersebut menghadapi kendala yang hampir serupa. Kerusakan infrastruktur parah, terputusnya akses transportasi, keterbatasan logistik, serta minimnya anggaran penanggulangan bencana.

Pernyataan pertama datang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada 27 November 2025, menyusul bencana yang melanda 11 kecamatan. Tidak lama kemudian, Kabupaten Aceh Tengah menyusul dengan pernyataan serupa. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, mengaku kesulitan menembus jalur evakuasi dan menyebut kapasitas logistik daerah sudah di ambang batas.
 

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi daerah ketiga yang menyatakan ketidaksanggupan. Langkah ini kemudian diikuti oleh Kabupaten Gayo Lues pada 28 November 2025. Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menegaskan skala kerusakan telah melampaui kemampuan daerah.

"Kondisi semakin memburuk dengan hujan tinggi yang masih terus berlanjut," ujar Suhaidi dalam surat resminya, Jumat, 28 November 2025.

Pada hari yang sama, Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya juga menyampaikan permohonan bantuan darurat. Kedua daerah melaporkan bencana yang meluas ke hampir seluruh kecamatan dengan kerusakan sangat besar. Mereka mengakui sumber daya manusia, alam, dan anggaran yang dimiliki sudah tidak mencukupi untuk penanganan yang memadai.


Banjir melanda Aceh. Foto: Istimewa

Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah ketujuh sekaligus yang terakhir menyatakan ketidaksanggupan. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, melaporkan dampak terparah dengan korban jiwa yang terus bertambah.

“Banjir melanda 27 kecamatan dan 852 gampong, menyebabkan 121 korban jiwa, 118 orang hilang, serta kerusakan infrastruktur masif yang mengakibatkan banyak wilayah terisolasi,” tulis Ismail A. Jalil dalam suratnya yang juga memohon bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, koordinasi intensif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat masih terus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyaluran bantuan darurat dan penanganan korban di tengah situasi krisis multidimensi yang melanda sebagian besar wilayah Aceh.