Kemenlu Tegaskan Polemik Iuran Tak Boleh Hambat Mandat Perlindungan Warga Gaza

Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa dinamika administratif terkait iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian tidak boleh menghambat pelaksanaan mandat utama lembaga tersebut.

Hal ini khususnya dalam melindungi warga sipil dan mendukung rekonstruksi di Gaza. Pernyataan ini disampaikan menyusul penolakan Israel untuk membayar iuran keanggotan BoP.

Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan bahwa fokus Indonesia bukan pada polemik pembayaran iuran, melainkan pada keberlanjutan mandat kemanusiaan organisasi tersebut.

“Kita perlu tekankan bahwa dinamika administratif itu setidaknya jangan sampai menghambat mandat BoP. Jangan sampai menghambat fokus kita untuk melindungi warga sipil dan melakukan berbagai upaya rekonstruksi serta membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza,” ujar Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menambahkan, pemerintah memandang isu iuran sebagai bagian dari aspek administratif yang tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan utama pembentukan BoP.

Lebih lanjut, Yvonne mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang sebelumnya disampaikan di Washington DC, bahwa Indonesia menjadi anggota BoP tanpa kewajiban pembayaran kontribusi tertentu.

“Pak Menlu sudah menyampaikan bahwa kita menjadi anggota BoP tanpa harus membayar. Jadi tidak ada persyaratan untuk menjadi anggota BoP dan harus membayar kontribusi,” jelas Yvonne.

Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BoP tetap sah dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Yvonne, kontribusi Indonesia saat ini difokuskan pada memastikan mandat BoP berjalan efektif dan sesuai tujuan bersama. Partisipasi aktif Indonesia di forum tersebut diarahkan untuk menjamin perlindungan warga sipil serta mendorong proses pemulihan di wilayah terdampak konflik.

Selain itu, Indonesia juga berkontribusi melalui pengiriman pasukan ke International Stabilization Force (ISF) sebagai bagian dari komitmen mendukung stabilitas dan keamanan.

“Saat ini yang kita fokuskan adalah bagaimana dengan partisipasi kita di BoP itu bisa menjamin mandatnya benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama,” kata Yvonne.

Sebelumnya, Menlu Sugiono menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sah tanpa kewajiban finansial, menegaskan kontribusi dana bukanlah prasyarat. 

Berbeda dengan negara donor yang memberikan bantuan dana, Indonesia fokus pada kontribusi strategis dengan mengirimkan 8.000 personel ke dalam International Stabilization Force (ISF). Langkah ini bertujuan memastikan stabilitas keamanan dan mengawal misi kemanusiaan serta rekonstruksi di Gaza secara langsung di bawah kerangka kerja BoP.