Jasa Raharja Dorong Penguatan Data dan Layanan Samsat di Sulawesi Selatan

Makassar: Penguatan sinergi menjadi salah satu langkah yang didorong Jasa Raharja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan. Penguatan tersebut mencakup pembenahan data kendaraan, peningkatan akses pelayanan, hingga edukasi kepada masyarakat.

Upaya itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAMSAT dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Se-Sulawesi Selatan di Hotel Mercure Makassar, Jumat, 18 September 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak di wilayah Sulawesi Selatan.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, mengatakan optimalisasi pemungutan PKB perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem Samsat. Penguatan data, kemudahan akses pelayanan, dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam upaya tersebut.

"Tentunya, membangun pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk mengoptimalkan pendapatan," kata Ariyandi.
 

Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi menyampaikan pentingnya penguatan pelayanan Samsat dalam optimalisasi pendapatan daerah. (dok. Jasa Raharja)

Jasa Raharja juga mendorong penguatan kerja sama bersama Bapenda dan kepolisian melalui sejumlah langkah, mulai dari validasi data kendaraan hingga penguatan kanal pelayanan dan edukasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan Samsat.

Menurut Ariyandi, pemenuhan kewajiban PKB oleh masyarakat memiliki kaitan dengan pembangunan daerah sekaligus perlindungan dasar bagi korban kecelakaan melalui SWDKLLJ.

"Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan," lanjutnya.

Tenaga Ahli Pemprov Sulsel, Irwan, mengatakan pembangunan daerah dapat diperkuat melalui penerapan kebijakan opsen. Melalui kebijakan tersebut, bagian dari penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota berdasarkan potensi kendaraan yang ada di masing-masing wilayah.

Irwan  juga  mengusulkan  adanya  kajian  mengenai  penyesuaian  tarif  PKB berdasarkan wilayah. Menurut dia, langkah tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal, sekaligus mencegah konsentrasi kendaraan dan potensi penerimaan pajak hanya di Kota Makassar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan opsen pajak di wilayah Sulawesi Selatan.

"Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota," ujarnya.

 
Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi memaparkan materi dalam rapat koordinasi Samsat dan sinergi pemungutan opsen pajak di Sulawesi Selatan. (dok. Jasa Raharja)

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan implementasi opsen. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri, antara lain Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman, serta para Kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.