Kementerian Transmigrasi dan Dubes Tiongkok Jajaki Kerja Sama Kawasan

Jakarta: Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dijadwalkan mendampingi Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, dalam kunjungan kerja ke sejumlah kawasan transmigrasi strategis. Agenda ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjajaki peluang kolaborasi internasional di bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, hingga pengembangan pariwisata daerah.

“Kawasan transmigrasi memiliki lahan, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang sangat besar. Yang kami bangun bukan sekadar kawasan permukiman, tetapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Iftitah dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
 

Iftitah menjelaskan, rangkaian kunjungan kerja tersebut akan menyisir wilayah Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Destinasi pertama yang disambangi adalah Kawasan Transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang memiliki hamparan sawah lebih dari 40 ribu hektare sebagai sentra produksi pangan pendukung program swasembada nasional.

Di lokasi tersebut, kedua belah pihak akan memantau area yang diproyeksikan menjadi pusat kemitraan melalui dana hibah Pemerintah Tiongkok. Rencananya, di sana akan didirikan Pusat Pengembangan dan Riset Padi, Sekolah Vokasi Pertanian, serta Pusat Pengentasan Kemiskinan berbasis peningkatan produktivitas warga.

Rombongan kemudian akan bertolak ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, guna menakar potensi ekonomi sekaligus menggaet pangsa pasar pelancong asal Negeri Tirai Bambu. Target investasi beralih ke Halmahera Utara, Maluku Utara, untuk optimalisasi hilirisasi industri kelapa demi memperluas akses ekspor ke pasar Tiongkok. 

Titik terakhir kunjungan berada di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya strategis mempromosikan destinasi pariwisata unggulan Labuan Bajo.

Iftitah menegaskan, seluruh penjajakan kemitraan global ini wajib berorientasi pada kemaslahatan dan keuntungan riil bagi penduduk lokal serta masyarakat transmigran.


Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong. Foto: Dok. Kementrans.

“Kami menyambut baik setiap peluang investasi dan kerja sama internasional. Namun prinsip kami sangat jelas, investasi yang masuk harus menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat. Harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi maupun masyarakat lokal di sekitarnya,” tegas Iftitah.

Baginya, tolok ukur kesuksesan investasi asing tidak boleh hanya bersandar pada besarnya nominal modal yang masuk, melainkan dari seberapa signifikan dampak tersebut menekan angka kemiskinan di daerah. Reformasi skema transmigrasi yang digarap pemerintah saat ini difokuskan pada konektivitas pasar domestik maupun global.

“Kami tidak sedang mencari investor untuk kawasan transmigrasi. Kami sedang mencari mitra yang mau tumbuh bersama masyarakat. Karena tujuan akhir dari seluruh pembangunan ini adalah kesejahteraan untuk semua,” ucap dia.