Editorial MI: Percepat Penanganan Gempa

Ilustrasi penanganan gempa NTT. Foto: MI.

Editorial MI: Percepat Penanganan Gempa

Media Indonesia • 20 August 2026 06:27

EMPAT hari sejak gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), gempa susulan masih terus mengguncang wilayah itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi 2.768 gempa bumi susulan. Banyaknya gempa susulan jelas menjadi tantangan penanganan gempa. Terlebih, kekuatan gempa susulan bervariasi, bahkan hingga ada yang bermagnitudo 6,2.

Di setiap bencana, penanganan memiliki tingkat risiko tersendiri. Penanganan saat bencana masih terjadi membuat risiko tentu berlipat. Tidak hanya berkejaran dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang mungkin masih terjebak, para petugas juga harus memastikan para penyintas tidak berada dalam risiko tinggi di zona-zona berbahaya.

Itu bukan saja risiko menjadi korban gempa susulan, melainkan juga berbagai risiko akibat infrastruktur dan daya dukung lain yang lumpuh maupun rusak. Tambahan lagi, semuanya harus dilakukan dengan tetap memastikan keselamatan seluruh petugas dan relawan.

Dalam kondisi serbagenting seperti itu, pemetaan wilayah terdampak menjadi hal krusial. Pemetaan wilayah akan menentukan efektivitas dan tepatnya penanganan.

Gempa NTT 15 Agustus berada di posisi kedua dari 11 gempa terbesar global pada 2026. Hingga kini setidaknya terdapat 70 korban jiwa. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 18 Agustus menyebutkan sebanyak 11.925 rumah rusak. Di wilayah yang terdekat dari pusat gempa, yakni Kabupaten Nagekeo, 1.373 rumah rusak berat, 260 unit rusak sedang, dan 1.229 unit rusak ringan.

Namun, wilayah dengan jumlah bangunan rusak parah terbanyak ialah Kabupaten Manggarai, mencapai 1.597 unit. Empat kabupaten lain yang terdampak gempa 15 Agustus ialah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Ende, dan Sikka. Skala kerusakan memang bisa lebih terkait dengan tingkat populasi dan geografis wilayah. Wilayah-wilayah yang berada di jalur sesar jelas memiliki risiko dampak yang lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat memberikan laporan yang terus teraktualisasi dan tepat. Perubahan kondisi lapangan dari hari ke hari akan menentukan pula segala respons penyesuaian penanganan gempa. Inilah yang akan bermuara pada distribusi tim petugas hingga bantuan logistik yang tepat sasaran.

Sudah dapat dilihat dari kejadian demi kejadian bencana di Tanah Air, rasa solidaritas bangsa yang tinggi akan mengalirkan relawan, donasi, maupun logistik. Seluruh bantuan itu harus dapat dikoordinasi dengan baik dan bersinergi dengan bantuan pemerintah.


Rumah Sakit (RS) Lapangan pascagempa NTT. Foto: dok. Kementerian Kesehatan. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial menyampaikan telah menyalurkan bantuan senilai Rp14 miliar untuk penanganan darurat di NTT. Bantuan tersebut berupa sembako, pembangunan dapur umum, hingga santunan ahli waris dan korban luka.

Jika melihat kondisi di lapangan dan skala kerusakan, nilai tersebut tentunya masih jauh dari kebutuhan para korban. Maka, kita mendesak pemerintah untuk menambah bantuan dengan signifikan. Pemerintah juga harus memastikan distribusi tepat sasaran, berdasarkan dengan pemetaan wilayah terdampak tersebut.

Pemerintah pusat dan daerah harus dapat membuktikan bahwa sinergi solid dapat tercapai di saat yang genting ini. Hanya dengan itu maka risiko bertambahnya korban dapat dicegah.

(Gabriella Thesa Widiari)