Amnesty International Desak Dunia Jatuhkan Sanksi kepada Pejabat Israel

Jakarta: Amnesty International mendesak komunitas internasional menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Israel yang dinilai bertanggung jawab atas kebijakan yang menyebabkan pemindahan paksa warga Palestina di Tepi Barat.

Seruan tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan terbaru Amnesty International yang digelar di Jakarta, Rabu, 10 Juni 2026.

Deputi Direktur Amnesty International untuk Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Grazia Careccia mengatakan, organisasinya menemukan adanya kebijakan yang dijalankan negara untuk mendorong pengusiran komunitas Bedouin dan penggembala Palestina dari Area C di Tepi Barat. Amnesty menilai praktik tersebut merupakan bagian dari kampanye pembersihan etnis yang semakin dipercepat oleh pemerintah Israel saat ini.

Menurut laporan tersebut, sekitar 35.000 warga Palestina di 117 komunitas Bedouin dan penggembala menghadapi risiko penggusuran. Amnesty menyebut kondisi tersebut dipicu oleh kombinasi kebijakan negara, perluasan permukiman, penghancuran bangunan, serta meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Careccia mengatakan temuan Amnesty menunjukkan bahwa kekerasan pemukim bukan sekadar tindakan individu.

"Yang kami lihat adalah kebijakan yang disengaja dari Negara Israel untuk mencaplok wilayah dan membuat warga Palestina semakin tidak mungkin bertahan di tanah mereka," ujar Careccia.

Amnesty juga mencatat peningkatan signifikan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sejak pemerintahan ke-37 Israel berkuasa. Organisasi itu menyebut lebih dari 221 pos permukiman baru telah didirikan di bawah pemerintahan saat ini, sementara persetujuan pembangunan unit perumahan meningkat lebih dari tiga kali lipat dibanding periode sebelumnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Amnesty untuk pertama kalinya menyerukan sanksi terhadap pejabat tinggi Israel yang dianggap paling bertanggung jawab atas perluasan permukiman dan kebijakan di Tepi Barat. Nama yang disebut antara lain Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, serta sejumlah pejabat lainnya.

Selain sanksi individual, Amnesty meminta negara-negara di dunia meninjau dan menangguhkan kerja sama perdagangan maupun investasi yang berpotensi mendukung kebijakan yang dinilai melanggar hukum internasional. Organisasi itu menegaskan langkah cepat diperlukan untuk mencegah penggusuran lebih lanjut dan memungkinkan warga Palestina yang telah terusir kembali ke tanah mereka.

(Keysa Qanita)