PDIP Ogah Dipaksa Soal Penentuan Cawapres

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) tak mau ada unsur pemaksaan soal koalisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PDIP pun mempersilakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan sikap politik apabila Sandiaga Salahuddin Uno tak dipilih menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

"Monggo (jika mau ambil sikap), lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Ia menuturkan dalam sebuah kerja sama politik perjalanannya akan semakin sulit. Soal pembicaraan cawapres bakal menemukan dinamika.

Wakil Ketua MPR itu mengatakan para figur cawapres Ganjar yang muncul ke permukaan sejatinya beragam. Mulai dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Menko Polhukam Mahfud MD, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, cukup tinggi, kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran capres cawapres yang telah diatur KPU, kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya, dan formasi capres cawapresnya," ujar Basarah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengungkap internal PPP mendengar Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno tak dipilih jadi bakal cawapres pendamping Ganjar. Pembicaraan itu terus mengemuka di internal.

"Teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Hal itu juga membuat beberapa kader di internal PPP bergejolak. Khususnya terkait sikap PPP masih bakal bekerja sama dengan PDIP pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 atau tidak.

"Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian (tidak) itu, kan masih berkembang," ujar Arsul.