Timnas Futsal Indonesia. Foto: Instagram @timnasfutsal
Futsal Indonesia dalam Bayang Sengkarut Kepengurusan Federasi
Arga Sumantri • 16 November 2026 07:05
Jakarta: Tim nasional (Timnas) Futsal Indonesia mencatat prestasi yang impresif dalam dua tahun terakhir. Beberapa gelar mampu diraih, seperti juara Piala AFF 2024, medali emas SEA Games 2025, hingga teranyar mampu menembus final Piala Asia Futsal 2026 dan keluar sebagai runner-up.
Banyak pihak menilai Timnas Futsal Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan asa sekaligus sejarah lolos ke Piala Dunia Futsal untuk kali pertama pada 2028 mendatang.
Namun, laju positif prestasi futsal nasional berbanding terbalik dengan kondisi kepengurusan di Federasi Futsal Indonesia (FFI). Konflik internal federasi justru mencuat di ruang publik sepanjang November ini.
Ketegangan dalam tubuh federasi mulai tercium sejak Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Pada forum itu, FFI berubah nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Kepengurusan FFI menyepakati perubahan ini guna menyelaraskan dengan statuta PSSI edisi 2025.
Pada forum itu juga, PSSI sebagai induk organisasi futsal Indonesia, mengangkat Budi Setiawan sebagai Sekjen AFI. Konon, keberadaan Budi sebagai representasi induk organisasi memicu friksi di internal federasi.
Friksi tersebut dibumbui kabar soal transparansi laporan keuangan internal federasi. Mulai dana sponsor swasta, hingga mekanisme kontrak dan penggajian pegawai.

Dok Federasi Futsal Indonesia.
Kronologi Konflik Federasi Futsal Indonesia
Permasalahan keuangan federasi mencuat setelah diketahui hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 belum dibayarkan hingga musim 2026/2027 bergulir September lalu. Tak hanya itu, kompensasi bagi klub berupa subsidi liga juga tidak dikucurkan. Subsidi ini amat penting bagi kelangsungan operasional klub-klub liga futsal Indonesia.Pada Oktober 2026, sejumlah klub mulai bersuara dan mendesak agar subsidi sekaligus hadiah musim lalu lekas dibayarkan. Klub-klub juga menuntut perbaikan komunikasi dan koordinasi di internal federasi. Selain hadiah dan subsidi, sejumlah klub menilai jadwal kompetisi yang dirilis mepet dan menyulitkan klub melakukan persiapan.
Eskalasi ketegangan meningkat ketika Ketua Umum AFI/FFI Michael Sianipar memecat Budi Setiawan pada 4 November 2026. Pemecatan diklaim atas dasar penataan organisasi.
Budi menolak pemecatan dan menilai keputusan itu melanggar statuta PSSI 2025. Sebab, penetapannya sebagai Sekjen dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa yang berlangsung 12 Mei 2026.
Sengkarut memuncak ketika PSSI memberhentikan Michael Sianipar sebagai Ketua Umum dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI). Penunjukan itu dilakukan setelah PSSI menerima 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) dari asosiasi futsal.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi.
Dari total permohonan yang diterima, sebanyak 20 surat berasal dari klub anggota dan 28 lainnya dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Jumlah tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan minimal dua pertiga anggota pemilik hak suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FFI.
Melalui KLB, anggota FFI akan mendapat kesempatan menentukan kepemimpinan baru sesuai mekanisme organisasi. Vivin mendapat mandat menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan KLB pemilihan AFI/FFI.
Dalam SK tersebut, PSSI juga menyatakan keputusan penetapan Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak berlaku lagi. Masa tugas Vivin sebagai Plt dimulai pada 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan baru.
PSSI menyatakan penunjukan Plt merupakan bagian dari proses transisi organisasi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan program pembinaan, kompetisi, pengembangan futsal daerah, serta persiapan tim nasional.
Michael Sianipar Melawan
Michael Sianipar menggugat keputusan PSSI yang mencopot dirinya dari jabatan ketua umum. Dia menilai surat keputusan (SK) PSSI tersebut tidak sah karena bertentangan dengan sejumlah aturan organisasi.Michael mengatakan telah menandatangani surat keberatan yang ditujukan kepada PSSI. Dia juga berencana melaporkan penerbitan SK tersebut kepada Komite Etik PSSI agar persoalan itu dapat diperiksa secara objektif dan adil.
"Saya sudah menandatangani surat keberatan yang kami kirimkan kepada PSSI. Bagi kami, SK yang dikeluarkan tersebut menabrak berbagai aturan, termasuk statuta PSSI itu sendiri. Kami melihat SK itu tidak sah," kata Michael dalam keterangannya, Minggu, 15 November 2026.
Dia menegaskan kepengurusan FFI periode 2024-2028 masih memiliki dasar legalitas karena telah ditetapkan melalui Kongres FFI pada 2024.
Alarm Waspada Timnas Futsal Indonesia
Sengkarut kepengurusan sudah barang tentu mengkhawatirkan keberlangsungan Timnas Futsal Indonesia. Gesekan di level kepemimpinan tertinggi organisasi berisiko mengganggu kelancaran administrasi pemusatan latihan Timnas Futsal Indonesia, uji coba internasional, hingga kepastian jadwal kick-off kompetisi.Kendati, SK PSSI sejatinya menjamin program kerja federasi futsal tetap berjalan dan posisi Pelatih Kepala Hector Souto masih cukup kuat lantaran terikat kontrak hingga 2028.
Namun, tetap saja konflik ini juga membunyikan alarm waspada bagi keberlangsungan Timnas Futsal Indonesia. Jangan sampai sengkarut elite menarik mundur laju positif yang telah ditorehkan Timnas Futsal Indonesia.