Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Foto: Metrotvnews.com/Selsha Septifanie Gunawan
Pemerintah Belum Tetapkan Pengelola Dana Pesangon
Gervin Nathaniel Purba • 17 November 2026 18:02
Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membantah pemerintah telah menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
“Jadi, sekali lagi saya sampaikan, tidak benar informasi yang menyebutkan sudah ada ketentuan mengenai dana tersebut harus disetorkan ke mana,” kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Yassierli mengatakan ketentuan mengenai DCP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan turunan. Karena itu, mekanisme pengelolaan hingga penentuan lembaga pengelola masih dalam tahap pembahasan.
“Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detailnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana,” ujar dia.
Penentuan lembaga pengelola menjadi salah satu aspek yang masih dibahas pemerintah dalam penyusunan aturan turunan DCP. Dana tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak pesangon tetap terpenuhi ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. UU tersebut mengatur kewajiban pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, mekanisme penyetoran hingga penentuan lembaga pengelola masih menunggu aturan pelaksanaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Metrotvnews.com/Arini Noviawati Gunawan)
Penjaringan aspirasi atau konsultasi publik
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pengusaha dan pekerja/buruh.
Peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek, mulai dari mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Penentuan lembaga pengelola menjadi salah satu aspek yang masih dibahas pemerintah. DCP dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja agar hak pesangon tetap terpenuhi ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketentuan mengenai DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengamanatkan pemberi kerja menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja/buruh akibat PHK.
"Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah, dikutip Antara, Selasa, 17 November 2026. (Selsha Septifanie Gunawan)