Presiden Panggil Jajaran Menteri ke Istana Bahas Karhutla Siang Ini

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara, Jakarta, Senin siang, 19 Oktober 2026. Presiden ingin mengetahui perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

“Nanti jam 14.30 WIB, Bapak Presiden juga akan mengundang kami, sehingga kita akan membahas kembali tentang karhutla," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin, 19 Oktober 2026.

Dudung menegaskan Presiden sangat intens memperhatikan penanganan karhutla melalui zoom maupun secara langsung. Dia berharap permasalahan karhutla bisa segera teratasi.

“Mudah-mudahan ke depan masalah karhutla ini bisa segera diatasi dan keamanan nasional bisa terjadi, sehingga pembangunan nanti ke arah Indonesia emas akan tetap kita bisa kawal bersama,” ujar Dudung.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman (tengah) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Dok. Tangkapan Layar

 

Rakor Percepatan Penanganan Karhutla

Dudung telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama beberapa menteri dan kepala lembaga untuk membahas karhutla. Rakor dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla.

Dalam rakor, Dudung menerima masukan dari seluruh kementerian, lembaga, dan instansi terkait mengenai perkembangan titik panas atau hotspot, kondisi faktual di lapangan, serta berbagai macam langkah-langkah strategis maupun teknis yang sudah dilakukan petugas dan kendala yang dihadapi.

Pemerintah juga membahas soal langkah konkret yang akan dilakukan dalam penanganan karhutla dan upaya pembuatan sekat kanal hingga penyediaan water intake. Koordinasi ini untuk mendukung pengendalian karhutla yang lebih efektif.

“Termasuk (pembangunan) sumur bor, kemudian embung dan sebagainya,” ucap Dudung.

Rakor di kantor Kemenko Polkam diikuti pimpinan kementerian dan lembaga serta unsur TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kantor Staf Presiden (KSP), dan instansi terkait. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan, hingga Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.