UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Dasco: DPR dan Pemerintah Tunaikan Janji kepada Buruh

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui massa buruh usai UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan. Foto: Metro TV.

UU Perlindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Dasco: DPR dan Pemerintah Tunaikan Janji kepada Buruh

Anggi Tondi Martaon • 6 October 2026 12:19

Jakarta: Pimpinan DPR menemui massa buruh yang melakukan penyampaian aspirasi di depan gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu dilakukan setelah lembaga legislatif pusat itu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (UU).

Pimpinan DPR yang menemui massa buruh yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga ikut dalam momen tersebut.

Dari mobil komando, Dasco menyampaikan pemerintah dan DPR sudah menunaikan janji kepada buruh. Yakni, mengesahkan Perlindungan Ketenagakerjaan.
 


"DPR dan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto telah menunaikan janji," kata Dasco dikutip dari Breaking News Metro TV, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan UU Perlindungan Ketenagakerjaan merupakan kado bagi kaum buruh. Diharapkan, beleid tersebut memperkuat hubungan baik antara seluruh pihak terkait.

"Ini kado buat kita semua dan kepada kawan-kawan memperjuangkan hak-haknya, semoga ke depan kerja sama antara buruh, pemerintah, DPR, dan pengusaha terus berjalan dengan lancar," ujar Dasco.


Ilustrasi rapat paripurna. Foto: Metrotvnews.com/Fahcri.

DPR RI mengesahkan RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna bersama Komisi IX DPR dan kementerian terkait.

"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani disambut teriakan setuju oleh seluruh peserta dapat dilihat dalam YouTube TVR Parlemen, Selasa, 6 Oktober 2026. 

(Anggi Tondi)